Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur belum menunjuk pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Madiun. Sebabnya, Pemprov Jatim masih menunggu status resmi Wali Kota Madiun, Maidi, yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/1) malam.
Sekretaris daerah Pemprov Jatim Adhy Karyono kepada Media Indonesia di Surabaya, Selasa (20/1) mengatakan, sesuai dgn Pasal 65 ayat (3) (4) dan Pasal 66 ayat (1) UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah yang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.
Terkait permasalahan Wali Kota Madiun, kata Adhy, Pemprov Jatim masih menunggu hasil dari pemeriksaan KPK sampai nanti jika ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
“Jika sudah ada kepastian status dann ditahan, maka Gubernur akan mengeluarkan surat tugas kepada Wakil Wali Kota sebagai Plt. Wali Kota Madiun,” kata Adhy.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan sepenuhnya perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Madiun Maidi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kita serahkan pada penegak hukum saja, biar KPK saja,” kata Khofifah menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri acara di Dinas Pendidikan jawa Timur, Selasa (20/1).
Ketika ditanya terkait pengganti Bupati Madiun Maidi, Khofifah enggan menjelaskan dan memilih meninggalkan kerumunan wartawan. “Sudah ya,” katanya.
Dari Madiun dilaporkan, Pemerintah Kota Madiun belum menyampaikan keterangan resmi terkait penangkapan Wali Kota beserta beberapa pejabat lainnya.
Petugas resepsionis Balai Kota menyampaikan bahwa Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah tidak berada di kantor sejak pagi hari. Seluruh pejabat struktural tidak tampak beraktivitas di lingkungan Balai Kota.(FL/E-4)
Berdasarkan catatan KPK, Endin Samsudin sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.03 WIB.
Budi mengatakan, kasus Meikarta yang diusut KPK sudah jelas, tanpa adanya penyitaan aset. KPK mendukung pemerintah menjadikan hunian di sana menjadi rusun.
WAKIL Bupati Pati Risma Ardhi Chandra ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo menjadi tersangka
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat perintah tentang penunjukan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun.
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat perintah tentang penunjukan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun.
Dalam OTT tersebut, Maidi diduga terlibat dalam praktik penerimaan fee proyek serta penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Maidi (MD) sebagai tersangka, bersama dua orang lainnya, usai operasi tangkap tangan (OTT).
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan sepenuhnya perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Madiun Maidi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan keterlibatan Wali Kota Madiun Maidi dalam penerimaan uang yang bersumber dari proyek maupun perizinan di Pemkot Madiun, Jawa Timur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved