Tunggu Status Hukum Maidi, Pemprov Jatim Belum Tunjuk Plt Wali Kota Madiun

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur belum menunjuk pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Madiun. Sebabnya, Pemprov Jatim masih menunggu status resmi Wali Kota Madiun, Maidi, yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/1) malam.

Sekretaris daerah Pemprov Jatim Adhy Karyono kepada Media Indonesia di Surabaya, Selasa (20/1) mengatakan, sesuai dgn Pasal 65 ayat (3) (4) dan Pasal 66 ayat (1) UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah yang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

Terkait permasalahan Wali Kota Madiun, kata Adhy, Pemprov Jatim masih menunggu hasil dari pemeriksaan KPK sampai nanti jika ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

“Jika sudah ada kepastian status dann ditahan, maka Gubernur akan mengeluarkan surat tugas kepada Wakil Wali Kota sebagai Plt. Wali Kota Madiun,” kata Adhy.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan sepenuhnya perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Madiun Maidi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kita serahkan pada penegak hukum saja, biar KPK saja,” kata Khofifah menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri acara di Dinas Pendidikan jawa Timur, Selasa (20/1).

Ketika ditanya terkait pengganti Bupati Madiun Maidi, Khofifah enggan menjelaskan dan memilih meninggalkan kerumunan wartawan. “Sudah ya,” katanya.

Dari Madiun dilaporkan, Pemerintah Kota Madiun belum menyampaikan keterangan resmi terkait penangkapan Wali Kota beserta beberapa pejabat lainnya.

Petugas resepsionis Balai Kota menyampaikan bahwa Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah tidak berada di kantor sejak pagi hari. Seluruh pejabat struktural tidak tampak beraktivitas di lingkungan Balai Kota.(FL/E-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri yuliani