KPK Menduga Wali Kota Madiun Terima Aliran Dana Proyek Bermodus CSR

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan keterlibatan Wali Kota Madiun Maidi dalam penerimaan uang yang bersumber dari proyek maupun perizinan di Pemkot Madiun, Jawa Timur. Dugaan tersebut mengarah pada penggunaan skema dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) sebagai modus penyamaran.

“Ada yang juga kemudian dikamuflasekan menggunakan modus-modus CSR,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Budi menjelaskan, salah satu dugaan penerimaan tersebut berkaitan dengan proses perizinan di lingkungan Pemkot Madiun, termasuk izin usaha dan perizinan lain yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Baca juga : Wali Kota Madiun Maidi Terjaring OTT KPK, Mengaku tak Lelah Bangun Kota

“Izin-izin usaha ataupun izin lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Madiun,” katanya.

Terkait OTT Wali Kota Madiun, KPK menyatakan telah menetapkan pihak-pihak tertentu sebagai tersangka. Namun, identitas para tersangka masih akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat.

“Siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka? Nanti kami akan sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers,” ujarnya.

Baca juga : OTT Wali Kota Madiun, Pengamat: Modus Fee Proyek Timbal Balik Izin

Sebagai informasi, KPK mengawali tahun 2026 dengan operasi tangkap tangan (OTT) pertama yang dilakukan pada 9-10 Januari 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan delapan orang.

Pada 11 Januari 2026, KPK mengungkapkan bahwa OTT tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, untuk periode 2021-2026.

Selanjutnya, OTT Wali Kota Madiun menjadi OTT kedua KPK pada 2026. Pada 19 Januari 2026, KPK mengonfirmasi telah melakukan penangkapan terhadap Wali Kota Madiun Maidi bersama 14 orang lainnya. Operasi tersebut diduga terkait praktik korupsi dalam proyek dan pengelolaan dana CSR di Kota Madiun, Jawa Timur.

Di hari yang sama, KPK juga mengonfirmasi pelaksanaan OTT ketiga pada 2026 yang berlangsung di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap Bupati Pati Sudewo terkait dugaan korupsi dalam pengisian jabatan perangkat desa di wilayah tersebut. (Ant/E-4)