OTT Wali Kota Madiun, Pengamat: Modus Fee Proyek Timbal Balik Izin

PENELITI dari Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah menjelaskan modus fee proyek yang banyak dilakukan pemerintah daerah terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wali Kota Madiun Maidi.

Pria yang akrab disapa Castro itu menilai, terdapat tiga modus yang sering digunakan oknum pemerintah mengeruk keuntungan dari dana tersebut. Modus pertama, biasanya ada gratifikasi atau fee proyek yang diterima pemerintah.

"Relasi yang terhubung antara perusahaan dan pemerintah pada akhirnya berujung pada gratifikasi atau fee proyek tertentu karena berkaitan dengan timbal balik antara izin yang dipegang perusahaan itu biasanya memang dimudahkan oleh pemegang otoritas atau pemerintah," ujar Castro ketika dihubungi, Senin (19/1).

Baca juga : OTT Wali Kota Madiun, Pukat UGM Nilai Digitalisasi Pengadaan belum Mampu Cegah Korupsi

Modus kedua, menurut Castro yakni penyalahgunaan peruntukan dana. Dana yang seharusnya dikelola untuk program sosial bagi masyarakat, justru dikonversi oleh oknum pejabat untuk kepentingan pribadi. Adapun modus ketiga ialah pengadaan proyek fiktif.

"Dana CSR diserap dari berbagai perusahaan, namun kemudian dimanipulasi oleh pemerintah melalui proyek yang sebenarnya tidak pernah ada," katanya.

Castro menegaskan bahwa  korupsi ini terletak pada besarnya kekuasaan pemegang otoritas. Tanpa kontrol dan pengawasan yang ketat, pemerintah daerah memiliki kecenderungan menyalahgunakan kewenangannya demi memanipulasi pengelolaan dana CSR.

Baca juga : OTT KPK Tangkap Walkot Madiun, Dana CSR Ikut Diselidiki!

"Jantung korupsi CSR itu ada pada pemerintah sebagai pemegang otoritas. Mereka paling rentan menggunakan dana ini secara keliru karena adanya penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi," kata Castro.

Lemahnya sistem pengawasan membuat relasi antara pemerintah dan perusahaan pemberi CSR menjadi tidak sehat dan saling mengikat. Akibatnya, pemerintah dengan mudah memanfaatkan situasi atas nama kekuasaan untuk menyalahgunakan dana tersebut.

Ia mendorong agar proses hukum yang dilakukan KPK saat ini tidak hanya menyasar pihak pemberi, tetapi harus fokus menyentuh inti persoalan di internal pemerintahan sebagai pengelola kebijakan.

"Problemnya kemudian pemerintah sebagai pemegang otoritas tidak dikontrol dan tidak diawasi dengan baik ya relasi antara pemerintah dengan pemberi CSR terus menerus saling terikat satu sama lain. Jadi pemerintah sebagai pemegang otoritas akan dengan mudah memanfaatkan situasi ini atas nama kekuasaan menyalahgunakan dana CSR tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Madiun Maidi bersama 14 orang lainnya. OTT tersebut terkait dugaan korupsi mengenai proyek dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Madiun, Jawa Timur. (H-4)