OTT Wali Kota Madiun, Pukat UGM Nilai Digitalisasi Pengadaan belum Mampu Cegah Korupsi

PENELITI Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wali Kota Madiun, Maidi, mencerminkan penyakit kronis dalam sistem pengadaan barang dan jasa di pemerintahan yang terus berulang.

Zaenur menegaskan, digitalisasi pengadaan melalui e-catalog serta pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) belum cukup efektif menutup celah korupsi, selama relasi tidak sehat antara pejabat dan penyedia barang masih terjadi.

“Ini modus yang terus berulang, pengadaan barang dan jasa. Meski sudah menggunakan e-catalog dan digitalisasi, tetap saja ada jual beli karena penyedia dengan pejabat masih bisa main mata,” ujar Zaenur, Senin (19/1).

Baca juga : OTT KPK di Madiun: Wali Kota & 15 Orang Ditangkap

Menurutnya, korupsi kepala daerah tidak bisa diselesaikan dengan solusi tunggal. Akar persoalan yang lebih mendasar adalah politik berbiaya tinggi (high cost politic) yang mendorong pejabat mencari sumber pendanaan ilegal.

“Kita harus melihat akar masalahnya. Kembali ke politik berbiaya tinggi dan kebutuhan mencari pendanaan politik. Penyakit ini yang harus disembuhkan jika ingin korupsi benar-benar hilang,” tegasnya.

Terkait wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD sebagai upaya menekan korupsi, Zaenur secara tegas menolaknya. Ia menilai langkah tersebut bukan solusi, melainkan hanya memindahkan locus korupsi.

“Solusinya bukan Pilkada oleh DPRD. Itu hanya akan memindahkan korupsinya. Yang harus dibenahi adalah bagaimana penyakit politik berbiaya tinggi ini disembuhkan secara sistemik,” kata Zaenur.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah melakukan OTT terhadap Wali Kota Madiun Maidi bersama 14 orang lainnya. Operasi tersebut diduga terkait korupsi proyek dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Kota Madiun, Jawa Timur. (Z-10)