Wali Kota Madiun Maidi Terjaring OTT KPK, Mengaku tak Lelah Bangun Kota

WALI Kota Madiun, Maidi, resmi menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin (19/1). Kedatangan orang nomor satu di Kota Pendekar tersebut menarik perhatian publik saat ia memberikan pernyataan singkat mengenai dedikasinya terhadap pembangunan daerah.

Setibanya di Gedung KPK sekitar pukul 22.35 WIB, Maidi yang tampak mengenakan jaket biru dan topi hitam terlihat tenang saat berjalan menuju ruang pemeriksaan. Kepada awak media, ia menyatakan bahwa proses hukum yang dihadapinya tidak melunturkan semangatnya dalam membangun Madiun.

Pernyataan Maidi di Gedung KPK

"Saya tidak pernah lelah untuk membangun Kota Madiun. Kalau ada kekurangan, doakan saya sehat," ujar Maidi singkat sembari melangkah masuk ke area sterilisasi KPK.

Baca juga : OTT Wali Kota Madiun, Pengamat: Modus Fee Proyek Timbal Balik Izin

Maidi juga meminta doa dari masyarakat agar dirinya tetap diberikan kesehatan selama menjalani proses hukum ini. Pernyataan tersebut muncul di tengah pengusutan kasus yang diduga berkaitan dengan penerimaan fee proyek dan pengelolaan dana CSR di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Dugaan Suap Proyek dan Dana CSR

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa operasi senyap yang dilakukan di wilayah Madiun, Jawa Timur, tersebut mengamankan total 15 orang. Dari jumlah tersebut, sembilan orang termasuk Maidi, dua Aparatur Sipil Negara (ASN), dan enam pihak swasta dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun," kata Budi dalam keterangan resminya. Selain menangkap para terduga, tim penyidik KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga sebagai bagian dari transaksi tindak pidana korupsi.

Profil Pembangunan Madiun

Maidi dikenal sebagai kepala daerah yang sangat aktif melakukan transformasi infrastruktur di Madiun, termasuk pembangunan kawasan Pahlawan Street Center (PSC) yang menjadi ikon wisata baru. Namun, keberhasilan pembangunan tersebut kini dibayangi oleh kasus hukum yang menjeratnya di awal periode kedua kepemimpinannya (2025-2030).

Hingga saat ini, penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan intensif untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam waktu 1x24 jam ke depan sesuai ketentuan KUHAP. (Ant/E-4)