Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Pernyataan Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango yang menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) jarang memanggil para komisioner untuk membahas perkembangan pemberantasan rasuah di Indonesia kemudian membandingkannya dengan ormas, dinilai hanya sekadar gimik.
Gimik tersebut bisa bertujuan saling lempar atau daya tawar di tengah dilakukannya proses seleksi capim dan dewas KPK. Pernyataan ini disampaikan pakar hukum tata negara sekaligus peneneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah Castro.
"Cukup banyak agenda presiden sebagai panglima tertinggi untuk membahas upaya dan situasi korupsi kita. Kalau sampai panglima dan prajuritnya jarang bertemu ya aneh. Tapi itu saya nilai sekadar gimik saja yang bisa jadi itu untuk melempar kesalahan dan proses seleksi ada ribut-ribut di bawah meja kemudian ada orang yang dipasang," ujarnya, Jumat (13/9).
Baca juga : Koalisi Masyarakat Desak Jokowi Tetap Lakukan Seleksi Pimpinan KPK
Ungkapan Nawawi tersebut disebut bisa membetot perhatian publik yang kemudian menjadi sorotan tajam terhadap Presiden Joko Widodo. Tetapi pimpinan KPK dan presiden Joko Widodo dinilai sama tidak beresnya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
"Jadi itu tidak bisa dijadikan alasan kok menjauh dari presiden. Bukankah dulu di era Firli Bahuri ada revisi UU KPK seiya sekata dengan preiden untuk KPK di bawah presiden. Nah harusnya menjadi lebih mudah," ungkapnya.
Jika hal tersebut terjadi selama ini maka menjadi bukti tidak efektifnya KPK berada di bawah kekuasaan rumpun eksekutif.
"Ini akhirnya terkonfirmasi bahwa KPK di bawah tangan kekausaan tidak efektif terbukti benar. Arahnya sama-sama tidak beres kompak diakhir mau cuci tangan," tukasnya. (Sru/P-2)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
Baik Keppres mengenai pemberhentian dan penetapan Ketua KPK sementara telah diteken Presiden Jokowi saat tiba di Jakarta
Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai pemilihan Nawawi Pomolango sebagai ketua KPK sementara dinilai tepat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menerima surat keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pemberhentian sementara Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri.
Penilaian itu disematkan karena Nawawi merupakan salah satu pimpinan yang turut mendepak sejumlah pegawai KPK berintegritas beberapa tahun lalu.
Nawawi mengatakan bakal mengumpulkan seluruh komisioner untuk melakukan perubahan secara cepat.
Nawawi dilantik menggantikan Firli Bahuri yang dicopot sementara karena menjadi tersangka kasus penyuapan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved