Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Pernyataan Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango yang menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) jarang memanggil para komisioner untuk membahas perkembangan pemberantasan rasuah di Indonesia kemudian membandingkannya dengan ormas, dinilai hanya sekadar gimik.
Gimik tersebut bisa bertujuan saling lempar atau daya tawar di tengah dilakukannya proses seleksi capim dan dewas KPK. Pernyataan ini disampaikan pakar hukum tata negara sekaligus peneneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah Castro.
"Cukup banyak agenda presiden sebagai panglima tertinggi untuk membahas upaya dan situasi korupsi kita. Kalau sampai panglima dan prajuritnya jarang bertemu ya aneh. Tapi itu saya nilai sekadar gimik saja yang bisa jadi itu untuk melempar kesalahan dan proses seleksi ada ribut-ribut di bawah meja kemudian ada orang yang dipasang," ujarnya, Jumat (13/9).
Baca juga : Koalisi Masyarakat Desak Jokowi Tetap Lakukan Seleksi Pimpinan KPK
Ungkapan Nawawi tersebut disebut bisa membetot perhatian publik yang kemudian menjadi sorotan tajam terhadap Presiden Joko Widodo. Tetapi pimpinan KPK dan presiden Joko Widodo dinilai sama tidak beresnya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
"Jadi itu tidak bisa dijadikan alasan kok menjauh dari presiden. Bukankah dulu di era Firli Bahuri ada revisi UU KPK seiya sekata dengan preiden untuk KPK di bawah presiden. Nah harusnya menjadi lebih mudah," ungkapnya.
Jika hal tersebut terjadi selama ini maka menjadi bukti tidak efektifnya KPK berada di bawah kekuasaan rumpun eksekutif.
"Ini akhirnya terkonfirmasi bahwa KPK di bawah tangan kekausaan tidak efektif terbukti benar. Arahnya sama-sama tidak beres kompak diakhir mau cuci tangan," tukasnya. (Sru/P-2)
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Pati Sudewo (SDW), Kades Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kades Arumanis Sumarjion (JION), dan Kades Sukorukun Karjan (JAN).
Kasus ini bermula ketika KPK melakukan OTT ketiga di tahun 2026 di Kabupaten Pati pada 19 Januari lalu yang menangkap Sudewo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, salah satu tokoh pengunjuk rasa di Kabupaten Pati.
KPK mengungkapkan alasan pemeriksaan Sudewo dilakukan di Kudus, Jawa Tengah, bukan di Pati. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek keamanan.
KPK menyatakan masih mendalami kemungkinan adanya praktik jual beli jabatan yang diduga melibatkan Sudewo, tidak hanya terbatas pada pengisian jabatan perangkat desa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp550 juta dalam penanganan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan Maidi.
Informasi itu diketahui dari hasil rapat tim promosi dan mutasi hakim pada Jumat (20/12). Nawawi sebelumnya merupakan hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar.
Menurut Nawawi, supervisi tidak melulu mengambil perkara. Bisa juga melakukan pemantauan untuk memastikan kasusnya berjalan dengan semestinya.
KPK membuka penyelidikan perkara yang menyeret anggota DPR dan anggota BPK. Kasus itu terkait rasuah di BI berkaitan dengan dana CSR.
Nawawi meminta masyarakat bersabar. Informasi mengenai penggeledahan itu dipaparkan ke publik, sore ini.
Nawawi meyakini kasus dugaan korupsi di ASDP tidak terganggu meski pimpinan KPK berganti. Sebab, sebagian komisioner jilid VI merupakan orang lama di Lembaga Antirasuah.
Setyo pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK. Dia sempat menangani kasus Harun dari OTT digelar sampai pencarian buronan itu dilakukan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved