Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jawa Tengah yang menyeret Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Dalam operasi senyap yang digelar pada Jumat (13/3) tersebut, tim penyidik mengamankan total 27 orang.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa saat ini seluruh pihak yang terjaring OTT tengah menjalani pemeriksaan maraton di Cilacap. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami peran masing-masing pihak sebelum dibawa ke markas pusat KPK di Jakarta.
"Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan intensif di sana. Nantinya tentu tim akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dibawa ke Gedung KPK Merah Putih," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/3).
Penangkapan Syamsul Auliya Rachman diduga berkaitan erat dengan praktik lancung penerimaan uang terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Selain menangkap puluhan orang, tim penindakan KPK juga menemukan sejumlah uang tunai di lokasi kejadian yang diduga sebagai bagian dari komitmen fee.
Budi menjelaskan bahwa pemeriksaan di sekitar lokasi penangkapan merupakan tahap pertama dalam rangkaian OTT. Sebagian dari mereka yang dianggap memiliki keterkaitan kuat dengan tindak pidana korupsi ini akan segera digelandang ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Sesuai aturan perundang-undangan, KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari 27 orang tersebut. Kepastian mengenai status tersangka dan detail perkara akan dibeberkan melalui konferensi pers resmi.
Hingga berita ini diturunkan, tim KPK masih terus bekerja di lapangan untuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan guna memperkuat konstruksi perkara suap yang menjerat orang nomor satu di Cilacap tersebut. (Z-10)
Penyegelan dilakukan dengan memasang garis segel pada pintu kedua ruangan tersebut.
SETELAH OTT KPK di Cilacap, Jawa Tengah, para pejabat Pemkab Cilacap termasuk Bupati Syamsul Auliya Rachman bersama pejabat lainnya diperiksa di Satreskrim Polresta Banyumas.
Sebelumnya, pada 13 Maret 2026, KPK mengumumkan OTT kesembilan 2026 sekaligus yang ketiga di bulan Ramadan.
Namun, saat ditanya wartawan, Sadmoko hanya tersenyum sambil berjalan menuju masjid dengan didampingi personel Polresta Banyumas.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut, termasuk Bupati Cilacap.
KPK OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Simak profil lengkap dan karier politiknya di sini.
SETELAH OTT KPK di Cilacap, Jawa Tengah, para pejabat Pemkab Cilacap termasuk Bupati Syamsul Auliya Rachman bersama pejabat lainnya diperiksa di Satreskrim Polresta Banyumas.
KPK belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
Hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved