Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) besar-besaran di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sebanyak 27 orang dilaporkan terjaring dalam operasi senyap tersebut, termasuk Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan tim di lapangan pada hari ini.
"Benar hari ini KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Kabupaten Cilacap, di mana hari ini tim mengamankan sejumlah 27 orang salah satunya adalah Bupati Cilacap," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/3).
Pemeriksaan Intensif
Hingga saat ini, lembaga antirasuah tersebut belum merinci identitas lengkap maupun latar belakang profesi dari puluhan pihak yang diamankan. Budi menegaskan bahwa tim penyidik masih melakukan pendalaman di lokasi. "Dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan intensif di sana," ucap Budi.
Rencananya, sebagian dari pihak yang terjaring akan segera dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di markas besar KPK.
"Nantinya tentu tim akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dibawa ke gedung KPK Merah Putih," ujar Budi menambahkan.
Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap. Kepastian mengenai status tersangka dan detail perkara rencananya akan disampaikan melalui konferensi pers resmi. (Can/P-2)
KPK belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
Hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.
Tim di lapangan juga membawa sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam perkara ini.
KPK ungkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari patok fee proyek 10-15% dari total anggaran Rp91,13 Miliar di Dinas PUPRPKP.
KPK belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
Hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap.
Profil lengkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, rekam jejak karier dari IPDN hingga terjaring OTT KPK pada 13 Maret 2026.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.
Tim di lapangan juga membawa sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved