Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi adanya penyitaan sejumlah uang tunai dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjaring Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman. Selain sang bupati, tim penyidik mengamankan total 27 orang dalam operasi senyap di Jawa Tengah tersebut.
"Barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini salah satunya adalah dalam bentuk uang tunai," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/3).
Dugaan Suap Proyek
Budi menjelaskan, uang yang ditemukan tersebut diduga kuat berkaitan dengan praktik rasuah pada sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Cilacap.
Meski demikian, pihak lembaga antirasuah belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi. "Untuk jumlahnya nanti kami akan update kembali," ujar Budi.
Hingga saat ini, para pihak yang terjaring operasi masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap. Budi menambahkan, sebagian dari mereka akan segera diboyong ke Jakarta untuk pendalaman lebih lanjut di kantor pusat KPK.
"Jadi memang ini kan masih dalam proses ya ini juga kawan-kawan masih di lapangan masih dilakukan pemeriksaan awal itu," ucap Budi.
Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diamankan.
Kepastian mengenai status tersangka maupun konstruksi perkara secara utuh akan disampaikan melalui konferensi pers resmi. "Status hukum pihak terkait bakal diumumkan lewat konferensi pers," pungkasnya. (Can/P-2)
Hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.
Tim di lapangan juga membawa sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam perkara ini.
KPK ungkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari patok fee proyek 10-15% dari total anggaran Rp91,13 Miliar di Dinas PUPRPKP.
Hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.
Profil lengkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, rekam jejak karier dari IPDN hingga terjaring OTT KPK pada 13 Maret 2026.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.
Tim di lapangan juga membawa sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved