Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (13/3). Dalam operasi senyap tersebut, tim penyidik mengamankan 27 orang, termasuk Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan praktik lancung penerimaan uang atau suap guna memuluskan sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
"Adapun terkait kegiatan penyelidikan tertutup hari ini di wilayah Cilacap diduga adanya penerimaan yang dilakukan oleh pihak Bupati berkaitan dengan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Cilacap," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/3).
ASN dan Pihak Swasta Terjaring
Budi menjelaskan bahwa hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap. Selain unsur kepala daerah, KPK juga mengamankan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan unsur dari sektor privat.
"Dari penyelenggara negara ASN dan mungkin ada beberapa juga dari pihak swasta," ujar Budi.
Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diamankan. KPK berjanji akan memberikan keterangan lebih rinci melalui konferensi pers resmi terkait kronologi penangkapan serta barang bukti yang disita. (Can/P-2)
KPK belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.
Tim di lapangan juga membawa sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam perkara ini.
KPK ungkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari patok fee proyek 10-15% dari total anggaran Rp91,13 Miliar di Dinas PUPRPKP.
KPK belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.
Profil lengkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, rekam jejak karier dari IPDN hingga terjaring OTT KPK pada 13 Maret 2026.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.
Tim di lapangan juga membawa sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved