Korupsi Politik Pemilu 2024 Masih Akan Terjadi

PENELITI Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan praktik korupsi politik diyakini akan semakin marak jelang Pemilu 2024 khususnya terhadap pejabat publik, petahana di legislatif maupun di tingkat eksekutif yakni kepala daerah.

“Februari ada pemilu serentak untuk legislatif dan pilkada serentak pada Novembernya. Maka dari itu aparat penegak hukum harus memprioritaskan daerah yang penjabat publiknya berstatus sebagai petahana dan akan atau memungkinkan untuk maju satu periode lagi,” ucapnya saat dihubungi, Selasa (11/4).

Hal ini tersebut karena adanya potensi terjadinya tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan anggaran untuk mendanai kontestasi politik yang sampai saat ini masih berbiaya tinggi.

“Oleh karena itu secara umum harus pengawasan dari pengawas internal pemerintah daerah dan diwajibkan untuk bisa berkolaborasi dengan aparat penegak hukum membangun sistem pencegahan korupsi mendatang,” terangnya.

Sebelumnya KPK telah menangkap Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan istrinya Ary Egahni, diduga melakukan korupsi untuk mendanai keikutsertaan di Pilkada dan pemilihan legislatif, KPK juga meringkus Bupati Meranti Muhammad Adil yang terjerat tiga kasus korupsi salah satunya untuk mempersiapkan logistik pilkada dan pemilu. (Sru/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi