Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PENELITI Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan praktik korupsi politik diyakini akan semakin marak jelang Pemilu 2024 khususnya terhadap pejabat publik, petahana di legislatif maupun di tingkat eksekutif yakni kepala daerah.
“Februari ada pemilu serentak untuk legislatif dan pilkada serentak pada Novembernya. Maka dari itu aparat penegak hukum harus memprioritaskan daerah yang penjabat publiknya berstatus sebagai petahana dan akan atau memungkinkan untuk maju satu periode lagi,” ucapnya saat dihubungi, Selasa (11/4).
Hal ini tersebut karena adanya potensi terjadinya tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan anggaran untuk mendanai kontestasi politik yang sampai saat ini masih berbiaya tinggi.
Baca juga: Tingginya Biaya Politik Sebabkan Perilaku Koruptif
“Oleh karena itu secara umum harus pengawasan dari pengawas internal pemerintah daerah dan diwajibkan untuk bisa berkolaborasi dengan aparat penegak hukum membangun sistem pencegahan korupsi mendatang,” terangnya.
Sebelumnya KPK telah menangkap Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan istrinya Ary Egahni, diduga melakukan korupsi untuk mendanai keikutsertaan di Pilkada dan pemilihan legislatif, KPK juga meringkus Bupati Meranti Muhammad Adil yang terjerat tiga kasus korupsi salah satunya untuk mempersiapkan logistik pilkada dan pemilu. (Sru/Z-7)
Masih terdapat upaya-upaya intervensi dalam pelaksanaan PSU yang salah satunya terjadi di Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.
Kekalahan petahana terjadi di berbagai daerah, termasuk Sumatera Utara, Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara.
Paslon bupati dan wakil bupati Kebumen nomor urut 01, Lilis Nuryani dan Zaeni Miftah, mengklaim unggul dalam Pilkada 2024 berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count tim internal.
RATUSAN baliho, spanduk, hingga banner kampanye calon bupati petahana Pilkada Kabupaten Tuban yang terpasang bakal ditertibkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Saat ini tingkat popularitas Khofifah Indar Parawansa paling tinggi (92.7%), kemudian Tri Rismaharini (62.8%).
KPU mengingatkan para menteri dan kepala daerah petahana yang maju pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 harus mengambil cuti dari sejak pendaftaran hingga masa kampanye.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved