Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, permintaan KPK yang meminta masyarakat untuk ikut serta dalam memburu buronan sekaligus mantan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku merupakan gimmick semata.
Kurnia mengatakan ini bukan kali pertama KPK meminta bantuan kepada masyarakat untuk menemukan keberadaan Harun Masiku. Dia menduga lambatnya KPK dalam meringkus Harun Masiku dikarenakan ada maksud tertentu.
"Melihat rekam jejak KPK selama ini, tentu KPK sebelum rezim Firli Bahuri itukan selalu cepat dalam meringkus buronan. Namun ada yang berbeda dengan penanganan Harun Masiku," ujar Kurnia saat dihubungi, Jumat (7/7).
Baca juga : Permintaan KPK Sudah Sesuai UU KPK
"Kami menduga keras mengapa penanganan perkara ini lambat, karena ketika nanti Harun Masiku diringkus, akan ada keterkaitan elit partai politik tertentu yang turut terseret dalam pusaran korupsi tersebut," imbuhnya.
Baca juga : KPK tidak Patut Jadikan Masyarakat sebagai Tumpuan Mencari Harun Masiku
Dijelaskan Kurnia, tanpa bantuan masyarakat sekalipun seharusnya KPK mampu mencari keberadaan Harun Masiku. Bahkan Kurnia mengungkapkan seharusnya Dewan Pengawas KPK bisa mengevaluasi proses penindakan bila tak kunjung menemui titik terang.
"KPK tentu mampu namun sepertinya ada upaya kesengajaan untuk tidak meringkus Harun Masiku. Selain dari itu, sebetulnya juga ada nomenklatur kelembagaan Dewan Pengawas KPK yang sebenarnya dapat mengevaluasi proses penindakan yang dilakukan oleh KPK, namun sampai saat ini kami tidak melihat Dewan Pengawas menjalankan peran itu" tutur Kurnia.
Dalam kesempatan itu Kurnia pun mendorong KPK untuk segera menemukan keberadaan Harun Masiku dan mendesak KPK untuk memprioritaskan perkara itu.
"Dorongan tentu kami tetap mendesak agar KPK memprioritaskan pencarian buronan terhadap Harun Masiku, namun harapan itu kembali lagi ke kondisi saat ini. Harapan itu akan pupus seketika, dengan melihat turunnya kualitas penindakan KPK waktu terakhir," tukasnya. (Z-8)
Setyo memastikan Donny akan ditahan untuk dibawa ke persidangan. Upaya paksa itu cuma menunggu urutan dan waktu penanganan perkara.
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
KPK kembali mengeklaim memperoleh informasi terbaru soal keberadaan Harun Masiku.
KPK memastikan bahwa paspor milik buronan Harun Masiku telah dicabut. Langkah ini diambil untuk mencegah mantan calon anggota legislatif dari PDIP itu melarikan diri ke luar negeri.
Budi juga meminta masyarakat memberikan informasi kepada KPK jika mengetahui keberadaan Harun. Semua informasi dipastikan ditindaklanjuti.
Konsistensi Kepala Negara dalam penanganan kasus korupsi dinilai tidak sejalan dengan langkah KPK yang berupaya menindak tanpa pandang bulu.
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
ICW menilai wacana Pilkada dipilih DPRD tidak beralasan dan berpotensi mengancam demokrasi serta membuka kembali ruang politik transaksional.
Pemulihan aset negara bukan sekadar menyita lalu melelang. Terdapat proses panjang dan penuh kendala hukum yang harus dilalui aparat.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang memamerkan uang rampasan negara dan hasil denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan.
KPK akan menelaah laporan ICW dan Kontras soal dugaan pemerasan oleh 14 orang bintara, dan 29 orang perwira Polri, dengan nilai mencapai Rp26,2 miliar selama 2020-2025
KPK memiliki mandat penuh berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK untuk mengusut aparat penegak hukum (APH) yang melakukan korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved