Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PENELITI Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, permintaan KPK yang meminta masyarakat untuk ikut serta dalam memburu buronan sekaligus mantan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku merupakan gimmick semata.
Kurnia mengatakan ini bukan kali pertama KPK meminta bantuan kepada masyarakat untuk menemukan keberadaan Harun Masiku. Dia menduga lambatnya KPK dalam meringkus Harun Masiku dikarenakan ada maksud tertentu.
"Melihat rekam jejak KPK selama ini, tentu KPK sebelum rezim Firli Bahuri itukan selalu cepat dalam meringkus buronan. Namun ada yang berbeda dengan penanganan Harun Masiku," ujar Kurnia saat dihubungi, Jumat (7/7).
Baca juga : Permintaan KPK Sudah Sesuai UU KPK
"Kami menduga keras mengapa penanganan perkara ini lambat, karena ketika nanti Harun Masiku diringkus, akan ada keterkaitan elit partai politik tertentu yang turut terseret dalam pusaran korupsi tersebut," imbuhnya.
Baca juga : KPK tidak Patut Jadikan Masyarakat sebagai Tumpuan Mencari Harun Masiku
Dijelaskan Kurnia, tanpa bantuan masyarakat sekalipun seharusnya KPK mampu mencari keberadaan Harun Masiku. Bahkan Kurnia mengungkapkan seharusnya Dewan Pengawas KPK bisa mengevaluasi proses penindakan bila tak kunjung menemui titik terang.
"KPK tentu mampu namun sepertinya ada upaya kesengajaan untuk tidak meringkus Harun Masiku. Selain dari itu, sebetulnya juga ada nomenklatur kelembagaan Dewan Pengawas KPK yang sebenarnya dapat mengevaluasi proses penindakan yang dilakukan oleh KPK, namun sampai saat ini kami tidak melihat Dewan Pengawas menjalankan peran itu" tutur Kurnia.
Dalam kesempatan itu Kurnia pun mendorong KPK untuk segera menemukan keberadaan Harun Masiku dan mendesak KPK untuk memprioritaskan perkara itu.
"Dorongan tentu kami tetap mendesak agar KPK memprioritaskan pencarian buronan terhadap Harun Masiku, namun harapan itu kembali lagi ke kondisi saat ini. Harapan itu akan pupus seketika, dengan melihat turunnya kualitas penindakan KPK waktu terakhir," tukasnya. (Z-8)
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
BURONAN KPK Harun Masiku tercatat dalam daftar pemilih dalam Pilkada Jakarta. Dia bisa memberikan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) 005, Rt 08, Rw 02, Grogol Utara.
OTT terhadap Edhy diakui Nawawi lebih mudah ketimbang usaha penangkapan Harun. Menurutnya, hal itu disebabkan karena Edhy menggunakan alat-alat komunikasi yang terbuka.
Kasus yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menjadi sorotan publik dan penuh teka-teki sejak 2020.
Untuk bisa memudahkan kembalinya HAR ke Indonesia, lanjut Ronny, membutuhkan kerja sama baik dengan Kementerian Luar Negeri, perwakilan maupun jalur kepolisian (Interpol).
Rumah kediaman istri dari Harun Masiku terlihat tertutup rapat sejak nama suaminya kembali ramai diberitakan.
Para kandidat pemimpin Jakarta belum menunjukkan gagasan dan rencana mereka untuk melawan korupsi.
Egi mengungkapkan para kandidat yang terkait kasus korupsi meliputi tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, terlapor, dan yang disebut dalam persidangan.
ICW ungkap dari 103 pasangan calon (paslon) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, rata-rata menerima dana sumbangan untuk kampanye sebesar Rp3,8 miliar.
"Ada kurang lebih 20 pertanyaan yang disampaikan tadi, semua sudah terjawab. Seperti menghadapi situasi itu,"
Dewi juga meminta agar seluruh pihak bisa transparan mengusut kasus ini. Perkara bansos, kata dia memang selalu ada masalah karena banyak pihak tidak mau transparan.
ICW menyebut perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura yang mulai berlaku perlu diikuti pemetaan ulang pelaku koruptor yang buron ke luar negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved