Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap masyarakat Indonesia membantu pencarian buronan sekaligus mantan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku. Warga yang menetap di luar negeri juga diharap ikut andil. KPK menyebut, Pencarian Harun diyakini bisa semakin cepat jika dibantu banyak pihak. Semua informasi yang masuk dipastikan ditindaklanjuti.
Menanggapi hal tersebut, mantan Komisioner KPK Saut Situmorang menyebut, menjadi hal yang wajar bila KPK meminta bantuan masyarakat untuk mencari keberadaan Harun Masiku. Tetapi jangan sampai kemudian KPK lepas tangan dan menjadikan masyarakat sebagai tumpuan dalam mencari Harun Masiku.
"Itu boleh-boleh saja (minta bantuan masyarakat). Tapi jangan lupa vocal pointnya itu di KPK-nya sendiri, masyarakat jangan kemudian dijadikan tumpuan utama. Yang artinya kalau kita bicara KUHAP-nya bicara penyidikannya yang lebih intens untuk mencari, dan perencana kan harusnya KPK," ucap Saut saat dihubungi, Jumat (7/7).
Baca juga: Pukat UGM Tegaskan Pencarian Harun Masiku Tugas KPK bukan Masyarakat
Dikatakan Saut, KPK juga seharusnya tidak hanya meminta bantuan kepada masyarakat untuk mencari keberadaan Harun Masiku, tapi juga memberikan pembaruan (update) sejauh mana pencarian tersebut berjalan. Terlebih sudah sekitar 3 tahun KPK tak kunjung menemukan keberadaan Harun Masiku.
"Ini kan sudah berjalan berapa tahun, kita juga seharusnya minta pertanggungjawaban ke KPK sudah sekian tahun ini apa yang sudah dikerjakan, kok tiba-tiba sekarang minta bantuan masyarakat. Kalau ujug-ujug minta tolong, mengatakan begini, ya terus sekian tahun ini apa yang sudah dikerjakan," ucap Saut.
Baca juga:Tidak Mampu Temukan Harun Masiku, KPK Minta Rakyat Bantu Cari
"Mungkin memang ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan ke publik, karena itu menyangkut kerahasiaan. Tapi KPK sekarang perlu juga untuk jujur sudah sampai dimana sebenarnya kasus ini, kok kelihatan susah banget. Malah kemarin ada isu di negara tetangga, itukan berarti ada indikasi. Kalau sudah ada indikasi ya sudah kejar saja apa susahnya," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Saut pun mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan ke KPK bila memang memiliki informasi terkait keberadaan Harun Masiku, sehingga kasus ini dapat menemukan titik terang.
"Kalau memang masyarakat mau, kemudian punya waktu untuk memberikan masukan, memberikan saran, memberikan informasi-informasi yang mereka ketahui silakan saja. Karena masyarakat memang masih tetap perlu mendukung KPK," tukasnya. (Rif/Z-7)
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK mendalami dugaan korupsi Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan, yang menggunakan perusahaan penukaran valuta asing untuk menyamarkan uang Rp2,5 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved