Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman menegaskan, pencarian buronan sekaligus mantan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku merupakan tugas utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu diungkapkan Zaenur menyusul adanya permintaan KPK yang berharap masyarakat Indonesia membantu pencarian buronan Harun Masiku. Warga yang menetap di luar negeri juga diharap ikut andil. KPK menyebut, Pencarian Harun diyakini bisa semakin cepat jika dibantu banyak pihak. Semua informasi yang masuk dipastikan ditindaklanjuti.
"Seharusnya itu menjadi tugas penegak hukum untuk mengejar buron. Kalau soal masyarakat diminta untuk memberikan informasi, selama ini masyarakat ketika mengetahui ada buron atau terjadinya tindak pidana sudah dengan kesadaran masyarakat sendiri melaporkan kepada para penegak hukum, jadi itu tidak perlu diminta lagi," ucap Zaenur dalam keterangannya, Jumat (7/7).
Baca juga: Tidak Mampu Temukan Harun Masiku, KPK Minta Rakyat Bantu Cari
Dengan segala perlengkapan yang dimiliki KPK, Zaenur mengatakan tentu seharusnya tidaklah sulit bagi komisi anti rasuah itu untuk mendeteksi keberadaan Harun Masiku. Dia menyebut yang terpenting sekarang adalah kemauan KPK dalam mencari Harun Masiku.
"Kalau KPK memang niat, saya pikir KPK sudah sangat terlatih untuk bisa memetakan jaringan komunikasinya, kemudian ingat seorang buron itu butuh logistik, nah logistik itu artinya uang, uang itukan artinya ada penyuplainya, apakah misalnya melalui transfer bank atau lainnya, itukan bisa dilacak. secara metode investigasi KPK sangat mampulah itu," tuturnya.
Baca juga: Jejak Harun Masiku Dipastikan Masih Terdeteksi, Pernah ke Masjid dan Gereja
Zaenur menilai, masyarakat sama sekali tidak meragukan kemampuan KPK dalam menemukan Harun Masiku, namun yang diragukan masyarakat adalah kemauan KPK dalam mencari Harum Masiku.
"KPK itu perangkat yang dimilikinya, mulai dari sumber daya manusia terlatih, alat-alat juga canggih, jaringan kerja samanya juga internasional, pengalamannya juga banyak. Kenapa untuk menangkap harun masiku itu serasa seperti sangat susah, nah kalau begini masyarakat lama-lama kemudian menjadi ragu, jangan-jangan ini bukan soal kemampuan tapi soal kemauan," terangnya.
Dengan Harun Masiku yang telah lama menjadi buronan, Zaenur pun meminta KPK untuk dapat menangkap Harun Masiku agar perkara ini menjadi terang benderang
"Sekali lagi, masyarakat membutuhkan bukti dari KPK untuk segera tangkap harun masiku dan jangan berhenti sampai disitu tetapi juga ungkap pihak-pihak lain yang berkaitan dengan harun masiku," tukasnya. (Rif/Z-7)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
SETELAH OTT KPK, Bupati Pati Sudewo kini ditetapkan sebagai tersangk kasus dugaan pemerasan. KPK turut menyita uang senilai Rp2,6 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo (SDW) sebagai tersangka kasus pemerasan dalam pengisian jabatan calon perangkat desa (caperdes).
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
KOMISi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Maidi (MD) sebagai tersangka, bersama dua orang lainnya, usai operasi tangkap tangan (OTT).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved