Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PENELITI dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman menegaskan, pencarian buronan sekaligus mantan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku merupakan tugas utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu diungkapkan Zaenur menyusul adanya permintaan KPK yang berharap masyarakat Indonesia membantu pencarian buronan Harun Masiku. Warga yang menetap di luar negeri juga diharap ikut andil. KPK menyebut, Pencarian Harun diyakini bisa semakin cepat jika dibantu banyak pihak. Semua informasi yang masuk dipastikan ditindaklanjuti.
"Seharusnya itu menjadi tugas penegak hukum untuk mengejar buron. Kalau soal masyarakat diminta untuk memberikan informasi, selama ini masyarakat ketika mengetahui ada buron atau terjadinya tindak pidana sudah dengan kesadaran masyarakat sendiri melaporkan kepada para penegak hukum, jadi itu tidak perlu diminta lagi," ucap Zaenur dalam keterangannya, Jumat (7/7).
Baca juga: Tidak Mampu Temukan Harun Masiku, KPK Minta Rakyat Bantu Cari
Dengan segala perlengkapan yang dimiliki KPK, Zaenur mengatakan tentu seharusnya tidaklah sulit bagi komisi anti rasuah itu untuk mendeteksi keberadaan Harun Masiku. Dia menyebut yang terpenting sekarang adalah kemauan KPK dalam mencari Harun Masiku.
"Kalau KPK memang niat, saya pikir KPK sudah sangat terlatih untuk bisa memetakan jaringan komunikasinya, kemudian ingat seorang buron itu butuh logistik, nah logistik itu artinya uang, uang itukan artinya ada penyuplainya, apakah misalnya melalui transfer bank atau lainnya, itukan bisa dilacak. secara metode investigasi KPK sangat mampulah itu," tuturnya.
Baca juga: Jejak Harun Masiku Dipastikan Masih Terdeteksi, Pernah ke Masjid dan Gereja
Zaenur menilai, masyarakat sama sekali tidak meragukan kemampuan KPK dalam menemukan Harun Masiku, namun yang diragukan masyarakat adalah kemauan KPK dalam mencari Harum Masiku.
"KPK itu perangkat yang dimilikinya, mulai dari sumber daya manusia terlatih, alat-alat juga canggih, jaringan kerja samanya juga internasional, pengalamannya juga banyak. Kenapa untuk menangkap harun masiku itu serasa seperti sangat susah, nah kalau begini masyarakat lama-lama kemudian menjadi ragu, jangan-jangan ini bukan soal kemampuan tapi soal kemauan," terangnya.
Dengan Harun Masiku yang telah lama menjadi buronan, Zaenur pun meminta KPK untuk dapat menangkap Harun Masiku agar perkara ini menjadi terang benderang
"Sekali lagi, masyarakat membutuhkan bukti dari KPK untuk segera tangkap harun masiku dan jangan berhenti sampai disitu tetapi juga ungkap pihak-pihak lain yang berkaitan dengan harun masiku," tukasnya. (Rif/Z-7)
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
"PDI-P punya kecondongan untuk merapat atas nama relasi personal yang baik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, atas nama kondisi PDI-P yang sedang babak belur, PDIP ingin menjadi mitra strategis,"
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya menyalurkan 403 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Kemudian satu orang lainnya, yang dibawa ke Jakarta pada Sabtu (28/6) pagi, yaitu TOP selaku Kepala Dinas PUPR Prov Sumut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
Budi mengatakan bahwa KPK akan secara proaktif menjalankan kerja pemberantasan korupsi, termasuk mempelajari dokumen dari Menteri UMKM tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved