Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengaku sedih melihat kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini. Ia menyayangkan Presiden Prabowo Subianto sampai harus turun tangan dalam urusan yang seharusnya bisa ditangani oleh lembaga penegak hukum tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam pidato politiknya saat penutupan Kongres ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Sabtu (2/8).
"Saya merasa aneh, masa urusan begini saja Presiden harus turun tangan. Coba pikirkan," kata Megawati tanpa merinci lebih lanjut maksud dari pernyataannya tersebut.
Namun, pernyataan itu disampaikan Megawati setelah menyinggung kasus Hasto Kristiyanto, kader PDIP, yang menurutnya menjadi contoh bagaimana seseorang bisa mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam proses hukum.
Sebagai Presiden ke-5 RI sekaligus sosok yang mendirikan KPK, Megawati menyatakan dirinya memahami secara mendalam bagaimana lembaga antikorupsi itu seharusnya bekerja. Ia menekankan pentingnya keadilan ditegakkan tanpa diskriminasi dan tanpa memandang siapa yang menjadi subjek hukum.
"Apakah kalian tidak punya anak-anak? Tidak punya saudara? Kalau diperlakukan seperti itu, lalu bagaimana, di mana kalian mencari keadilan yang hakiki?" kata Megawati.
Hasto resmi bebas dari tahanan setelah Presiden Prabowo Subianto meneken keputusan presiden (keppres) pemberian amnesti. Ia keluar dari Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (1/8) sekitar pukul 21.23 WIB.
Hasto bersyukur atas keputusan pemberian amnesti. Hasto mengatakan, Presiden Prabowo telah bertindak adil terkait dengan keputusan itu. Hasto juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan semua kader yang selalu mendukungnya. (Mal/P-2)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai lebih dari Rp5 miliar dalam penggeledahan yang dilakukan di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (13/2).
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK akan memanggil satu saksi persidangan kasus dugaan pemerasan penerbitan sertifikat K3, oleh mantan Menaker Immanuel Ebenezer Noel termasuk mengonfirmasi dugaan aliran dana ke Ida Fauziyah
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami laporan masyarakat terkait dugaan gratifikasi dalam penanganan perkara tenaga kerja asing asal Singapura berinisial TCL yang dinilai janggal.
KPK mendalami jabatan Mulyono sebagai komisaris di 12 perusahaan terkait kasus suap restitusi pajak dan dugaan benturan kepentingan.
Megawati Soekarnoputri menerima gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU) di Riyadh, Arab Saudi, Senin (9/2) waktu setempat.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
DI balik dinamika politik nasional, hubungan personal antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto tetap hangat.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Api Perjuangan Megawati harus menjadi motor penggerak penyelesaian isu-isu strategis di Jawa Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved