Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengaku sedih melihat kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini. Ia menyayangkan Presiden Prabowo Subianto sampai harus turun tangan dalam urusan yang seharusnya bisa ditangani oleh lembaga penegak hukum tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam pidato politiknya saat penutupan Kongres ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Sabtu (2/8).
"Saya merasa aneh, masa urusan begini saja Presiden harus turun tangan. Coba pikirkan," kata Megawati tanpa merinci lebih lanjut maksud dari pernyataannya tersebut.
Namun, pernyataan itu disampaikan Megawati setelah menyinggung kasus Hasto Kristiyanto, kader PDIP, yang menurutnya menjadi contoh bagaimana seseorang bisa mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam proses hukum.
Sebagai Presiden ke-5 RI sekaligus sosok yang mendirikan KPK, Megawati menyatakan dirinya memahami secara mendalam bagaimana lembaga antikorupsi itu seharusnya bekerja. Ia menekankan pentingnya keadilan ditegakkan tanpa diskriminasi dan tanpa memandang siapa yang menjadi subjek hukum.
"Apakah kalian tidak punya anak-anak? Tidak punya saudara? Kalau diperlakukan seperti itu, lalu bagaimana, di mana kalian mencari keadilan yang hakiki?" kata Megawati.
Hasto resmi bebas dari tahanan setelah Presiden Prabowo Subianto meneken keputusan presiden (keppres) pemberian amnesti. Ia keluar dari Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (1/8) sekitar pukul 21.23 WIB.
Hasto bersyukur atas keputusan pemberian amnesti. Hasto mengatakan, Presiden Prabowo telah bertindak adil terkait dengan keputusan itu. Hasto juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan semua kader yang selalu mendukungnya. (Mal/P-2)
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
PROSES pemeriksaan terhadap Bupati Pati setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dialihkan lokasinya ke Polres Kudus.
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Pati Sudewo (SDW), Kades Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kades Arumanis Sumarjion (JION), dan Kades Sukorukun Karjan (JAN).
Kasus ini bermula ketika KPK melakukan OTT ketiga di tahun 2026 di Kabupaten Pati pada 19 Januari lalu yang menangkap Sudewo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, salah satu tokoh pengunjuk rasa di Kabupaten Pati.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved