Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraini menuturkan pihaknya menduga timbunan bansos yang ditemukan di Depok itu berkaitan dengan kasus korupsi mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara.
"Temuan di Depok itu, aku menduganya masih terkait kasus Juliari, terkait bansos dari Kemensos yang tidak layak konsumsi. Karena memang pengadaannya dikorupsi kan," kata Dewi kepada Media Indonesia, Senin (1/8).
Dewi juga meminta agar seluruh pihak bisa transparan mengusut kasus ini. Perkara bansos, kata dia memang selalu ada masalah karena banyak pihak tidak mau transparan.
Sementara itu Inspektur Jendral Dadang Iskandar ketika ditanyai apakah temuan bansos itu berkaitan dengan kasus Juliari ia enggan menjawab.
Baca juga: Blokir Rekening ACT, Polri Sita Rp3 Miliar
Ia menyebut saat ini pihaknya hanya fokus menyelediki kasus timbunan bansos itu. "Kalo lihat proses kami melakukan audit, pengawasan, kami kan lakukan pengawasan mulai dari tahap perencanaan anggaran, sampai proses pengadaan sampai pelaporan.
Itu kan clear, gak ada masalah. Artinya dari sisi indeks biaya bantuannya sendiri menurut perencanaan kan sudah sesuai. Jenis barang apa saja, berapa indeksnya dirinci. Nah itu artinya yg dilakukan kemensos sudah pas menurut hasil pengawasan kami," terang Dadang.
"Tapi kan dalam pelaksanannya di lapangan oleh pihak vendor ini, karena ratusan vendor, akhirnya barangnya juga pada saat itu susah, kan terjadi fraud juga.
Yang dari hulu sampai hilir gak ada masalah sebenernya. Aman-aman saja. Mungkin itu," pungkas dia. (OL-4)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Pemerintah kembali menyalurkan BLT Kesra 2025 senilai Rp900 bagi masyarakat berpenghasilan rendan (MBR) dan rentan.
Adapun total bantuan yang telah disalurkan mencapai sekitar 353,5 ribu ton beras dan 70,7 juta liter minyak goreng.
DI tengah klaim Presiden Prabowo Subianto tentang swasembada beras, harga beras premium di sejumlah pasar tradisional di Priangan Timur justru merangkak naik.
MENTERI Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan Indonesia hampir dipastikan dapat melakukan ekspor beras tahun ini.
BADAN Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan bahwa surplus beras nasional melonjak signifikan hingga 243,2% dalam kurun empat tahun terakhir.
Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan PP Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Aulia Furqon, menyampaikan apresiasi atas capaian swasembada beras 2025.
KEBERHASILAN swasembada pangan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, merupakan kerja seluruh petani Lamongan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved