Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
ANGGOTA Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraini menuturkan pihaknya menduga timbunan bansos yang ditemukan di Depok itu berkaitan dengan kasus korupsi mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara.
"Temuan di Depok itu, aku menduganya masih terkait kasus Juliari, terkait bansos dari Kemensos yang tidak layak konsumsi. Karena memang pengadaannya dikorupsi kan," kata Dewi kepada Media Indonesia, Senin (1/8).
Dewi juga meminta agar seluruh pihak bisa transparan mengusut kasus ini. Perkara bansos, kata dia memang selalu ada masalah karena banyak pihak tidak mau transparan.
Sementara itu Inspektur Jendral Dadang Iskandar ketika ditanyai apakah temuan bansos itu berkaitan dengan kasus Juliari ia enggan menjawab.
Baca juga: Blokir Rekening ACT, Polri Sita Rp3 Miliar
Ia menyebut saat ini pihaknya hanya fokus menyelediki kasus timbunan bansos itu. "Kalo lihat proses kami melakukan audit, pengawasan, kami kan lakukan pengawasan mulai dari tahap perencanaan anggaran, sampai proses pengadaan sampai pelaporan.
Itu kan clear, gak ada masalah. Artinya dari sisi indeks biaya bantuannya sendiri menurut perencanaan kan sudah sesuai. Jenis barang apa saja, berapa indeksnya dirinci. Nah itu artinya yg dilakukan kemensos sudah pas menurut hasil pengawasan kami," terang Dadang.
"Tapi kan dalam pelaksanannya di lapangan oleh pihak vendor ini, karena ratusan vendor, akhirnya barangnya juga pada saat itu susah, kan terjadi fraud juga.
Yang dari hulu sampai hilir gak ada masalah sebenernya. Aman-aman saja. Mungkin itu," pungkas dia. (OL-4)
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta agar pengusaha penjual beras menjual beras dengan standar yang berlaku.
Pemerintah memastikan bantuan pangan beras mulai disalurkan pada Juli ini.
Beras tidak Sesuai Regulasi, Kementan: Rugikan Konsumen hingga Rp99,35 Triliun
Pada pertengahan Juni 2025, harga beras di beberapa pasar tradisional Kabupaten Deli Serdang naik hingga 3,4% dibanding bulan sebelumnya.
MENTERI Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah sedang menggalakkan program ketahanan pangan, namun masih ada oknum mafia yang mencoba mempermainkan situasi.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan bantuan pangan beras untuk periode Juni-Juli 2025 siap disalurkan kepada 18,3 juta penerima bantuan pangan (PBP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved