Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraini menuturkan pihaknya menduga timbunan bansos yang ditemukan di Depok itu berkaitan dengan kasus korupsi mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara.
"Temuan di Depok itu, aku menduganya masih terkait kasus Juliari, terkait bansos dari Kemensos yang tidak layak konsumsi. Karena memang pengadaannya dikorupsi kan," kata Dewi kepada Media Indonesia, Senin (1/8).
Dewi juga meminta agar seluruh pihak bisa transparan mengusut kasus ini. Perkara bansos, kata dia memang selalu ada masalah karena banyak pihak tidak mau transparan.
Sementara itu Inspektur Jendral Dadang Iskandar ketika ditanyai apakah temuan bansos itu berkaitan dengan kasus Juliari ia enggan menjawab.
Baca juga: Blokir Rekening ACT, Polri Sita Rp3 Miliar
Ia menyebut saat ini pihaknya hanya fokus menyelediki kasus timbunan bansos itu. "Kalo lihat proses kami melakukan audit, pengawasan, kami kan lakukan pengawasan mulai dari tahap perencanaan anggaran, sampai proses pengadaan sampai pelaporan.
Itu kan clear, gak ada masalah. Artinya dari sisi indeks biaya bantuannya sendiri menurut perencanaan kan sudah sesuai. Jenis barang apa saja, berapa indeksnya dirinci. Nah itu artinya yg dilakukan kemensos sudah pas menurut hasil pengawasan kami," terang Dadang.
"Tapi kan dalam pelaksanannya di lapangan oleh pihak vendor ini, karena ratusan vendor, akhirnya barangnya juga pada saat itu susah, kan terjadi fraud juga.
Yang dari hulu sampai hilir gak ada masalah sebenernya. Aman-aman saja. Mungkin itu," pungkas dia. (OL-4)
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Kebutuhan pokok masyarakat yang dijual seperti beras, terigu, gula pasir, telor, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, mi instan dan kebutuhan pokok lainnya.
Harga kebutuhan pokok yang dijual di gerakan pangan murah seperti minyak goreng, Rp19 ribu per liter, gula pasir Rp18 ribu per kilogram, tepung Rp10 ribu per kilogram.
Pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto terus melanjutkan kebijakan yang berpihak pada petani dalam negeri melalui optimalisasi penyerapan hasil produksi pangan nasional.
Adapun total bantuan yang telah disalurkan mencapai sekitar 353,5 ribu ton beras dan 70,7 juta liter minyak goreng.
DI tengah klaim Presiden Prabowo Subianto tentang swasembada beras, harga beras premium di sejumlah pasar tradisional di Priangan Timur justru merangkak naik.
MENTERI Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan Indonesia hampir dipastikan dapat melakukan ekspor beras tahun ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved