Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DIREKTORAT Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM sedang menunggu informasi dari otoritas Singapura tentang kepastian keberadaan tersangka korupsi, Harun Masiku (HAR).
Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie mengatakan sebelum ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), HAR, menurut catatan perlintasan sudah ke luar negeri sejak 6 Januari. Politikus PDIP itu terlacak melintas ke Singapura.
"Tentang keberadaan terakhir, yang bersangkutan apakah masih berada di Singapura atau sudah pindah ke negara lain tentu kita koordinasikan dengan otoritas negara tempat yang bersangkutan berada," ujar Ronny di sela-sela acara Festival Keimigrasian di Gedung BRI, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1).
Pihaknya masih memerlukan informasi dari otoritas Singapura tentang keberadaan HAR.
"Kalau koordinasi dengan perwakilan tentu sudah, karena kita juga punya atase di Singapura. Namun demikian, tentu kita juga harus mengikuti aturan yang berlaku di Singapura," terangnya.
Baca juga: Polri Gandeng Interpol Buru Harun di Singapura
Pihak Imigrasi sudah memasukkan HAR ke daftar cekal sesuai dengan permintaan dari KPK. Ketika dia masuk kembali ke Tanah Air, pihaknya bisa tahu sehingga bisa diserahkan ke KPK.
Untuk bisa memudahkan kembalinya HAR ke Indonesia, lanjut Ronny, membutuhkan kerja sama baik dengan Kementerian Luar Negeri, perwakilan maupun jalur kepolisian (Interpol).
"Namun semua itu tentu menjadi bagian yang harus kita lakukan secara bekerja sama," tukasnya.
KPK menetapkan Harun Masiku (HAR) sebagai salah satu tersangka suap terkait dengan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dari Fraksi PDIP periode 2019-2024.(OL-5)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
Bawaslu akan mengklarifikasi laporan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat soal dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Semua daerah didorong untuk berkoalisi dengan parpol lain karena membangun daerah harus dilakukan bersama-sama
Obor Api Perjuangan diserahkan oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah H Sumanto kepada Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ketut Sustiawan.
PDI Perjuangan merekomendasikan Ono Surono sebagai Bakal Calon Gubernur Jawa Barat yang akan bertarung di Pilkada 2024.
Sikap itu merupakan penolakan atas praktik kolonialisme oleh Israel
Muhadjir Effendy mengatakan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) memahami kondisi Indonesia terkait polemik keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved