Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PENELITI ICW, Agus Sunaryanto, menilai Kejaksaan Agung (Kejakgung) banyak menangani kasus-kasus besar atau bog fish. Kasus yang ditangani Kejakgung adalah kasus yang menimbulkan kerugian negara besar.
Jika dibanding kinerjanya, menurut Agus, belakangan ini, Kejaksaan banyak menangani kasus big fish. Kerugian negara yang timbul dari kasus yang ditangani Kejaksaan, misalnya Asabri, Duta Palma, kerugian negaranya sangat besar.
“Ini harus dipertahankan oleh penegak hukum seperti kejaksaan, dibanding dua penegak hukum lainnya, misalnya KPK yang lebih banyak gimic-nya,” kata Agus, dalam wawancara di Metrotv, kemarin.
Agus menilai KPK lebih banyak gimicnya. Hal Ini harus menjadi catatan, sehingga kompetisi antar lembaga penegak hukum harus lebih sehat, dengan menangani kasus-kasus yang lebih besar.
Agus berharap maupun penyitaan aset, akan menimbulkan efek jera bagi para koruptor. “Paling tidak bagi aparatur penyelenggara negara. Kan banyak ASN yang terjerat, sayangnya yang terjerat sebagian besar hanya di level menengah, belum elit,” papar Agus.
Dari pantaun ICW atas kinerja penegak hukum, menurut Agus, ada peningkatan dalam penanganan kasus. Hal ini dilihat dari dua sisi kinerja dan pencegahan antikorupsi.
Menurut Agus pencegahan gagal karena akhirnya banyak pelaku yang ditindak aparat penegak hukum. Padahal kampanye pemerintah selama ini adalah harus melakukan pencegahan.
“Kalau penindakannya justru meningkat berarti pencegahannya gagal. Dari tahun ke tahun ada kecenderungan pencegahan gagal karena terbukti penindakannya tinggi,” ungkapnya.
Kalau disandingkan dengan indeks persepsi korupsi yang disampaikan TII yang menyebut ada penurunan skor, menurut Agus, sepertinya ada kesamaan. “TII berbasis survei persepsi publik, sementara kita berbasis pada data penanganan,” jelas Agus. (OL-13)
Baca juga: Dituding tidak Independen, IPW Siapkan Fakta Dugaan Kriminalisasi
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan wakil menteri (wamen) yang rangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan BUMN merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
ICW sudah mencatatkan nama pegawai negeri yang diduga memotong jatah makan jamaah haji. Catatan ICW, orang itu mendapatkan keuntungan sebesar Rp50 miliar.
ICW menilai pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto tanpa pertimbangan matang dan berbahaya bagi penegakan hukum kasus korupsi.
Pemilu adalah proses demokrasi yang diselenggarakan sedemikian rupa dengan anggaran tidak sedikit dan harus dijaga integritasnya.
Banyak niat jahat yang disepakati hakim terjadi, berdasarkan uraian vonis yang dibacakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved