Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI ICW, Agus Sunaryanto, menilai Kejaksaan Agung (Kejakgung) banyak menangani kasus-kasus besar atau bog fish. Kasus yang ditangani Kejakgung adalah kasus yang menimbulkan kerugian negara besar.
Jika dibanding kinerjanya, menurut Agus, belakangan ini, Kejaksaan banyak menangani kasus big fish. Kerugian negara yang timbul dari kasus yang ditangani Kejaksaan, misalnya Asabri, Duta Palma, kerugian negaranya sangat besar.
“Ini harus dipertahankan oleh penegak hukum seperti kejaksaan, dibanding dua penegak hukum lainnya, misalnya KPK yang lebih banyak gimic-nya,” kata Agus, dalam wawancara di Metrotv, kemarin.
Agus menilai KPK lebih banyak gimicnya. Hal Ini harus menjadi catatan, sehingga kompetisi antar lembaga penegak hukum harus lebih sehat, dengan menangani kasus-kasus yang lebih besar.
Agus berharap maupun penyitaan aset, akan menimbulkan efek jera bagi para koruptor. “Paling tidak bagi aparatur penyelenggara negara. Kan banyak ASN yang terjerat, sayangnya yang terjerat sebagian besar hanya di level menengah, belum elit,” papar Agus.
Dari pantaun ICW atas kinerja penegak hukum, menurut Agus, ada peningkatan dalam penanganan kasus. Hal ini dilihat dari dua sisi kinerja dan pencegahan antikorupsi.
Menurut Agus pencegahan gagal karena akhirnya banyak pelaku yang ditindak aparat penegak hukum. Padahal kampanye pemerintah selama ini adalah harus melakukan pencegahan.
“Kalau penindakannya justru meningkat berarti pencegahannya gagal. Dari tahun ke tahun ada kecenderungan pencegahan gagal karena terbukti penindakannya tinggi,” ungkapnya.
Kalau disandingkan dengan indeks persepsi korupsi yang disampaikan TII yang menyebut ada penurunan skor, menurut Agus, sepertinya ada kesamaan. “TII berbasis survei persepsi publik, sementara kita berbasis pada data penanganan,” jelas Agus. (OL-13)
Baca juga: Dituding tidak Independen, IPW Siapkan Fakta Dugaan Kriminalisasi
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
ICW menyoroti dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar saat kunjungan ke Sulsel. Fasilitas dari OSO dinilai berpotensi melanggar aturan
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
Penunjukan Adies Kadir berpotensi menihilkan prinsip checks and balances serta membuka ruang konflik kepentingan di masa mendatang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved