Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PENELITI Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter mendorong agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) hingga aparat penegak hukum bisa mengusut tindak pidana korupsi (tipikor) yang dibarengi dengan pencucian uang.
Berdasarkan pantauan ICW, penegak hukum acapkali melakukan penyelidikan tipikor tanpa adanya pengusutan soal kemungkinan adanya pencucian uang yang dilakukan terdakwa.
Meski dampak hasilnya belum tentu terlihat, hal ini perlu dilakukan agar pemberantasan korupsi bisa diberantas hingga akarnya.
Baca juga : Kasus Wamenkumham Dinilai ICW Cepat Diproses, KPK: Cepat Atau Lambat Kita Dicurigai
“Kami dorong paling tidak ada itikad baik dari penegak hukum agar tindak pidana korupsi harus dibarengi dengan pencucian uang,” tutur Lalola dalam sebuah acara diskusi yang berlangsung di Jakarta, Senin (10/4).
Lalola berharap pemerintah segera membahas soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Sehingga dapat segera memberikan kebutuhan mendasar legitimasi kerja kepada aparat penegak hukum.
Baca juga : Partai Ummat Minta Pemerintah Jelaskan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun
“Karena sekarang masih ada kegamangan, ada kecenderungan harus diperjelas penyidik ini boleh atau tidak. Dengan adanya regulasi makin jelas, bisa semakin firm, makin baik juga penegak hukumnya,” tambahnya.Sementara itu, mantan Kepala PPATK Yunus Husein menyarankan agar penyidik menggunakan metode analisa gaya hidup untuk mengungkap TPPU. Banyaknya pejabat negara yang terlihat hedon di media sosial seharusnya bisa dimanfaatkan penyidik untuk menindaklanjuti dan melakukan pendekatan dalam membongkar kasus pencucian uang.
“Itu flexing di medsos bagus, karena bisa jadi pendekatan dalam membongkar kasus cuci uang, itu namanya lifestyle analysis,” terang Yunus. (Z-8)
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menegaskan bank wajib memberikan informasi kerahasiaan nasabah jika diminta oleh aparat penegak hukum.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online (judol) yang bisa menyebabkan depresi.
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menanggapi isu masyarakat membayar Rp100 ribu untuk mengaktifkan kembali rekening yang diblokir PPATK. Ia menyebut itu tak dipungut biaya
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi merugikan konsumen dan melanggar hak mereka, terutama jika e-wallet yang diblokir tidak terkait tindak pidana.
Anang enggan membeberkan hasil kerja penyidik, demi menjaga kerahasiaan proses penyidikan. Strategi penyidikan diserahkan sepenuhnya kepada penyidik.
Buku ini hadir sebagai respons atas fenomena pencucian uang yang tidak lagi mengenal batas geografis dan sering kali tak tersentuh oleh hukum nasional yang lemah atau lamban.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut dua Bos PT Sugar Group Companies (SGC) Purwanti Lee Cauhoul dan Gunawan Yusuf dilarang bepergian ke luar negeri.
ARTIS Nikita Mirzani (NM) dan asistennya, Mail Syahputra (IM) segera disidang dalam kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang sebesar Rp4 miliar.
TPPU bisa dikenakan ke siapa saja tak hanya penyelenggara negara.
Hasbi masih terseret kasus pencucian uang. KPK kembali mengembangkan kasus dugaan suap penanganan perkara di MA.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved