Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI mengklaim bahwa proses verifikasi faktual terhadap partai politik (parpol) di daerah berjalan tanpa hambatan.
Temuan ICW, Perludem, dan organisasi masyarakat sipil tentang adanya dugaan praktik kecurangan dalam proses verifikasi faktual parpol dinilai sebagai persoalan bangsa yang sangat serius.
Tantangan dari ICW menyusul adanya dugaan kuat kecurangan yang dilakukan pejabat KPU dalam proses verifikasi faktual partai politik jelang Pemilu 2024.
Presiden Joko Widodo yang memperbolehkan para menteri kabinet maju sebagai calon presiden (capres)/calon wakil presiden (cawapres) pada Pelimu 2024 mendatang.
Menurut dia, cara pencegahan yang harus dilakukan Zulhas maupun instansi pemerintah lainnya yaitu mengaktifkan dan memperbaiki lagi pengawasan internal
"KPK bersikap tegas terhadap permasalahan hukum Lukas Enembe, misalnya, mengambil tindakan berupa penjemputan paksa,"
Dewi juga meminta agar seluruh pihak bisa transparan mengusut kasus ini. Perkara bansos, kata dia memang selalu ada masalah karena banyak pihak tidak mau transparan.
Kapolri dapat menjadikan peristiwa itu sebagai momentum untuk lebih giat dan serius memberantas korupsi di internal Polri.
"Pelaku kejahatan, terlebih korupsi, tidak lagi pantas bekerja di institusi negara."
"Jika (laporan) itu tidak dilakukan, jangan salahkan masyarakat jika kemudian menuding Dewan Pengawas KPK sebagai barisan pelindung saudari Lili."
ICW meminta Ketua KPK Firli Bahuri mendorong Komisioner Lili Pintauli Siregar untuk mendatangi persidangan dugaan pelanggaran etik.
ICW menilai sidang etik lebih penting ketimbang acara anticorruption working group (ACWG) G20 yang dihadiri Lili di Bali.
"ICW mendesak Dewan Pengawas untuk menjatuhkan sanksi berat berupa permintaan pengunduran diri terhadap saudara Lili."
ICW meragukan upaya KPK untuk mencari buronan kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 itu.
DTKS yang diperbarui jangan hanya di tingkat pusat saja. Data yang semerawut dan banyak ditemukan di daerah-dearah juga harus dibenahi.
Kemendagri) akhirnya merespons soal adanya laporan dugaan maladministrasi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah (Pj Kdh), oleh KontraS, ICW dan Perludem kepada Ombudsman.
MENTERI Agama, Yaqut Cholil Qoumas mengakui pihaknya masih tertinggal perihal pendataan pondok pesantren. Ia mengatakan pihaknya akan berusaha membenahi sistem agar bisa diakses publik.
Polri seharusnya mempedomani Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
Karyoto menekankan bahwa KPK masih berupaya melacak keberadaan Harun. Pengejaran Harun dipastikan tidak berhenti.
Laporan ICW menyebut adanya pembangunan PLTU Sumsel I dinilai menyebabkan banyak masyarakat sekitar terkena ISPA
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved