Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
ICW menilai Juliari sepantasnya dihukum maksimal yakni seumur hidup.
AMMI mengajak generasi muda untuk mengambil pelajaran berharga dari kasus tersebut.
Pihak Moeldoko mengklaim telah memberikan banyak kesempatan bagi ICW, termasuk peneliti Egi Primayogha, untuk mengklarifikasi tudingan terkait Ivermectin.
Juliari meminta vonis bebas dan ICW menyebut wajar rakyat marah lantaran Juliari mengklaim paling menderita dibandingkan masyarakat yang dirugikan dari bansos tersebut.
"Penderitaan yang dirasakan Juliari tidak sebanding dengan korban korupsi bansos."
Beleid itu mengatur soal perjalanan dinas di lingkungan lembaga antirasuah untuk kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya ditanggung oleh pihak penyelenggara.
Dari penelitian Schwartz juga terbukti 72% sukarelawan yang diobati dengan Ivermectin dinyatakan negatif virus pada hari keenam.
Pemantauan terhadap kinerja pejabat publik dalam bingkai penelitian merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang dijamin dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan.
Bila ICW tidak dapat menunjukkan bukti-bukti maka Otto meminta agar ICW mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada Moeldoko secara terbuka melalui media cetak dan media elektronik.
"Kami memastikan bahwa penelitian yang dihasilkan oleh ICW adalah bagian dari fungsi pengawasan masyarakat terhadap jalannya proses pemerintahan, termasuk di dalamnya para pejabat publik,"
"Tentu langkah ini amat disayangkan sebab semakin memperlihatkan resistensi seorang pejabat publik dalam menerima kritik," kata M Isnur
Dalam 24 jam, ICW dan penelitinya Egi Primayogha harus bisa memberikan bukti-bukti dari tuduhan Moeldoko yang terlibat bisnis obat Ivermectin.
Ada empat alasan dari ICW yang membuat Juliari harus dituntut maksimal, salah satunya korupsi dilakukan di masa wabah melanda hingga mengakibatkan sebagian warga tak mendapatkan bansos
Kurnia menilai pelaporan itu berlebihan. Lembaga Antikorupsi dinilai sedang mencari cara untuk menutup masalah dengan pelaporan itu.
Pelaporan itu melanggar Pasal 7 ayat 2 huruf d Peraturan Dewas Nomor 02 Tahun 2020. Beleid itu menyebut Lembaga Antikorupsi harus profesional dalam menerima kritik.
KPK diminta untuk menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.
MANTAN Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, layak untuk dijatuhi hukuman penjara 20 tahun oleh majelis hakim. Sebab tindak pidana korupsi dilakukan saat pandemi Covid-19.
ICW menilai pemerintah tak konsisten. Pemerintah mulanya memutuskan vaksin diberikan gratis namun secara perlahan berubah.
ICW menilai gugatan ganti rugi tersebut sebenarnya menjadi harapan bagi warga untuk menuntut keadilan dan pemulihan atas kasus korupsi bansos.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) misalnya, mempermasalahkan pemberian vaksin Covid-19 yang dilakukan secara berbayar oleh Kimia Farma.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved