Berita Terbaru Icw Hari Ini

ICW Kritisi Aturan Perjalanan Dinas Pegawai KPK

Beleid itu mengatur soal perjalanan dinas di lingkungan lembaga antirasuah untuk kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya ditanggung oleh pihak penyelenggara.

Pemerintah Diminta Mulai Perhatikan Ketersediaan Obat Covid-19 di Daerah

Dari penelitian Schwartz juga terbukti 72% sukarelawan yang diobati dengan Ivermectin dinyatakan negatif virus pada hari keenam.

ICW Tegaskan Kuasa Hukum Moledoko Tidak Paham Demokrasi

Pemantauan terhadap kinerja pejabat publik dalam bingkai penelitian merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang dijamin dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan.

Moeldoko Layangkan Somasi Kedua ke ICW, Minta Bukti dalam 3x24 Jam

Bila ICW tidak dapat menunjukkan bukti-bukti maka Otto meminta agar ICW mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada Moeldoko secara terbuka melalui media cetak dan media elektronik.

Soal Somasi Moeldoko di Polemik Ivermectin, ICW: Kami tak Surut Lakukan Pengawasan

"Kami memastikan bahwa penelitian yang dihasilkan oleh ICW adalah bagian dari fungsi pengawasan masyarakat terhadap jalannya proses pemerintahan, termasuk di dalamnya para pejabat publik,"

Moeldoko Somasi ICW Soal Ivermectin, Koalisi Sipil: Lebay

"Tentu langkah ini amat disayangkan sebab semakin memperlihatkan resistensi seorang pejabat publik dalam menerima kritik," kata M Isnur

Dituduh Bermain dalam Bisnis Ivermectin, Moeldoko Somasi ICW

Dalam 24 jam, ICW dan penelitinya Egi Primayogha harus bisa memberikan bukti-bukti dari tuduhan Moeldoko yang terlibat bisnis obat Ivermectin.

ICW Minta Jaksa Tuntut Maksimal Mantan Mensos Juliari

Ada empat alasan dari ICW yang membuat Juliari harus dituntut maksimal, salah satunya korupsi dilakukan di masa wabah melanda hingga mengakibatkan sebagian warga tak mendapatkan bansos

ICW Tuding KPK Era Firli Otoriter karena Laporkan Greenpeace ke Polisi

Kurnia menilai pelaporan itu berlebihan. Lembaga Antikorupsi dinilai sedang mencari cara untuk menutup masalah dengan pelaporan itu.

KPK Laporkan Greenpeace ke Polisi, ICW Tuntut Dewas Bertindak

Pelaporan itu melanggar Pasal 7 ayat 2 huruf d Peraturan Dewas Nomor 02 Tahun 2020. Beleid itu menyebut Lembaga Antikorupsi harus profesional dalam menerima kritik.

KPK Diminta Selidiki Pencucian Uang Edhy Prabowo

KPK diminta untuk menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

ICW: Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo Layak Dihukum 20 Tahun

MANTAN Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, layak untuk dijatuhi hukuman penjara 20 tahun oleh majelis hakim. Sebab tindak pidana korupsi dilakukan saat pandemi Covid-19.

ICW Khawatirkan Praktik Rente terkait Kebijakan Vaksin Berbayar

ICW menilai pemerintah tak konsisten. Pemerintah mulanya memutuskan vaksin diberikan gratis namun secara perlahan berubah.

Soal Penolakan Gugatan Bansos, ICW: Hakim tak Punya Terobosan Hukum

ICW menilai gugatan ganti rugi tersebut sebenarnya menjadi harapan bagi warga untuk menuntut keadilan dan pemulihan atas kasus korupsi bansos. 

Ramai-ramai Tolak Vaksinasi Covid-19 Individu Berbayar

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) misalnya, mempermasalahkan pemberian vaksin Covid-19 yang dilakukan secara berbayar oleh Kimia Farma.

Bansos Tunai PPKM Darurat Berpotensi Timbulkan Petty Corruption

ICW pun meminta pemerintah mewaspadai potensi korupsi dalam penyaluran bansos tunai. Apalagi sejak tahun lalu, ICW menerima banyak laporan pungli terkait bansos.

Perkara Pinangki tak Dikasasi, ICW Ucapkan Selamat ke Jaksa Agung

Selain ucapan selamat ke Korps Adhyaksa, ICW juga menyentil MA yang dinilai telah sukses menorehkan noktah hitam dalam upaya pemberantasan korupsi.

ICW: Potensi Pungli Bansos PPKM Darurat Perlu Diawasi

Menurut ICW, pemberian bansos dalam bentuk tunai memang bakal meminimalisasi potensi korupsi

ICW Curiga KPK Tutupi Orang Penting Terkait Kasus Pinangki

Kurnia mengatakan ada sosok 'bapakku' dan 'bapakmu' yang belum terungkap dalam kasus itu.

ICW Pertanyakan Jampidsus Heran Publik Soroti Diskon Vonis Pinangki

Kurnia juga menyoroti pernyataan JAM-Pidsus Ali yang menyebutkan negara mendapatkan mobil dari Pinangki. Pernyataan itu dinilai sulit untuk dipahami, terutama dalam konteks logika hukum.

Belajar dari Kasus Oknum Petugas Keamanan di Pematangsiantar

Suara Mosi tak Percaya kepada Menteri Kesehatan

Seni Mendengarkan di Era Digital

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting