Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SALAH satu persoalan korupsi politik yang mengakibatkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia turun yaitu sikap sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang cenderung permisif terhadap kejahatan korupsi. Hal tersebut menjadi sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW) menanggapi IPK Indonesia 2022 dengan skor 34 yang dirilis Transperency International.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, misalnya, sempat berulang kali mengomentari operasi tangkap tangan (OTT) dengan kalimat deskruktif. Selain itu, ICW menyinggung pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang dikutip sejumlah media. "Yang meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak menindak kepala daerah, melainkan fokus pada pendampingan," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Rabu (1/2).
Menurutnya, pernyataan-pernyataan seperti itu menunjukkan sikap yang berseberangan dengan harapan atas perbaikan pemberantasan korupsi. Salah satu variabel yang disoroti dalam IPK di Indonesia ialah maraknya korupsi politik di Indonesia.
ICW mengamini kesimpulan itu mengingat banyak politisi yang terlibat dalam perkara korupsi. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2004 sampai 2022, pelaku yang berasal dari lingkup politik, baik anggota legislatif maupun kepala daerah, mencapai 521 orang. "Ini menandakan program pencegahan maupun penindakan yang diusung pemangku kepentingan gagal total," kata Kurnia.
Selain pernyataan permisif dari beberapa menteri, ICW juga menyoroti upaya pelemahan KPK oleh Preisden Joko Widodo dengan mengubah Undang-Undang (UU) KPK. Di samping itu, sejumlah peraturan perundang-undangan dinilai tidak kunjung mendukung penguatan pemberantasan korupsi.
Kurnia berpendapat, kondisi karut marut pemberantasan korupsi paradoks dengan ucapan Presiden saat peringatan Hari Antikorupsi Dunia 2022 yang mengatakan korupsi sebagai pangkal dari berbagai tantangan dan masalah pembangunan. "Rezim Presiden Joko Widodo juga akan dicatat sebagai pemerintahan paling buruk pascareformasi dalam konteks pemberantasan korupsi," tandasnya. (OL-14)
Para kandidat pemimpin Jakarta belum menunjukkan gagasan dan rencana mereka untuk melawan korupsi.
Egi mengungkapkan para kandidat yang terkait kasus korupsi meliputi tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, terlapor, dan yang disebut dalam persidangan.
ICW ungkap dari 103 pasangan calon (paslon) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, rata-rata menerima dana sumbangan untuk kampanye sebesar Rp3,8 miliar.
"Ada kurang lebih 20 pertanyaan yang disampaikan tadi, semua sudah terjawab. Seperti menghadapi situasi itu,"
Dewi juga meminta agar seluruh pihak bisa transparan mengusut kasus ini. Perkara bansos, kata dia memang selalu ada masalah karena banyak pihak tidak mau transparan.
ICW menyebut perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura yang mulai berlaku perlu diikuti pemetaan ulang pelaku koruptor yang buron ke luar negeri.
Apakah teror itu terkait dengan penguasa? Apa pula yang seharusnya dilakukan pemerintah agar pers dan rakyat punya jaminan keamanan dan kebebasan?
Dia menegaskan agar para suporter masing-masing klub bola menyaksikan pertandingan Liga 1 di rumah guna menghindari penularan covid-19.
Kendati demikian, sebagian besar kasus yang terjadi diperkirakan akan bergejala ringan
Namun demikian, Luhut mengakui penambahan penerbangan tidak akan bisa berlangsung dengan cepat
"Jadi, fokus penanganan di rumah sakit adalah untuk melayani perawatan pasien covid-19 dengan gejala berat atau sekitar 15% dari total kasus,"
MENTERI Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) disebut sudah memberikan lampu hijau atas perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid 2.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved