Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
SALAH satu persoalan korupsi politik yang mengakibatkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia turun yaitu sikap sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang cenderung permisif terhadap kejahatan korupsi. Hal tersebut menjadi sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW) menanggapi IPK Indonesia 2022 dengan skor 34 yang dirilis Transperency International.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, misalnya, sempat berulang kali mengomentari operasi tangkap tangan (OTT) dengan kalimat deskruktif. Selain itu, ICW menyinggung pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang dikutip sejumlah media. "Yang meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak menindak kepala daerah, melainkan fokus pada pendampingan," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Rabu (1/2).
Menurutnya, pernyataan-pernyataan seperti itu menunjukkan sikap yang berseberangan dengan harapan atas perbaikan pemberantasan korupsi. Salah satu variabel yang disoroti dalam IPK di Indonesia ialah maraknya korupsi politik di Indonesia.
ICW mengamini kesimpulan itu mengingat banyak politisi yang terlibat dalam perkara korupsi. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2004 sampai 2022, pelaku yang berasal dari lingkup politik, baik anggota legislatif maupun kepala daerah, mencapai 521 orang. "Ini menandakan program pencegahan maupun penindakan yang diusung pemangku kepentingan gagal total," kata Kurnia.
Selain pernyataan permisif dari beberapa menteri, ICW juga menyoroti upaya pelemahan KPK oleh Preisden Joko Widodo dengan mengubah Undang-Undang (UU) KPK. Di samping itu, sejumlah peraturan perundang-undangan dinilai tidak kunjung mendukung penguatan pemberantasan korupsi.
Kurnia berpendapat, kondisi karut marut pemberantasan korupsi paradoks dengan ucapan Presiden saat peringatan Hari Antikorupsi Dunia 2022 yang mengatakan korupsi sebagai pangkal dari berbagai tantangan dan masalah pembangunan. "Rezim Presiden Joko Widodo juga akan dicatat sebagai pemerintahan paling buruk pascareformasi dalam konteks pemberantasan korupsi," tandasnya. (OL-14)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
ICW heran dengan langkah majelis hakim Pengadilan Tipikor yang menjatuhkan hukuman terhadap mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar lebih rendah dari tuntutan JPU
Zarof Ricar divonis hukuman penjara 16 tahun karena terbukti bersalah terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Vonis berdasar pertimbangan usia dan masalah kesehatan itu dinilai ringan
ICW menanggapi sejumlah pernyataan Mantan Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Nadiem Makarim menanggapi temuan ICW terkait penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dalam pengadaan laptop Chromebook
ICW juga menemukan bahwa rencana pengadaan laptop tidak tersedia dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
Ketua Dewan Ekonomi Nssional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan bersilaturahim Lebaran ke kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) di hari pertama Lebaran, Senin (31/3).
Apakah teror itu terkait dengan penguasa? Apa pula yang seharusnya dilakukan pemerintah agar pers dan rakyat punya jaminan keamanan dan kebebasan?
Luhut Pandjaitan mengaku heran dengan penerapan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Coretax yang masih sarat bermasalah.
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan turut buka suara atas bergabungnya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS.
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan menyinggung keberadaan orang-orang toxic dalam pemerintahan yang dianggap mengganggu iklim investasi di Indonesia.
Pada semester I 2024, Garuda mencatat kerugian sebesar Rp1,54 triliun. Perseroan pelat merah itu mencatatkan pembengkakan beban usaha yang besar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved