IPK Turun, ICW Sebut Sejumlah Menteri Permisif terhadap Korupsi

SALAH satu persoalan korupsi politik yang mengakibatkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia turun yaitu sikap sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang cenderung permisif terhadap kejahatan korupsi. Hal tersebut menjadi sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW) menanggapi IPK Indonesia 2022 dengan skor 34 yang dirilis Transperency International.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, misalnya, sempat berulang kali mengomentari operasi tangkap tangan (OTT) dengan kalimat deskruktif. Selain itu, ICW menyinggung pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang dikutip sejumlah media. "Yang meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak menindak kepala daerah, melainkan fokus pada pendampingan," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Rabu (1/2).

Menurutnya, pernyataan-pernyataan seperti itu menunjukkan sikap yang berseberangan dengan harapan atas perbaikan pemberantasan korupsi. Salah satu variabel yang disoroti dalam IPK di Indonesia ialah maraknya korupsi politik di Indonesia.

ICW mengamini kesimpulan itu mengingat banyak politisi yang terlibat dalam perkara korupsi. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2004 sampai 2022, pelaku yang berasal dari lingkup politik, baik anggota legislatif maupun kepala daerah, mencapai 521 orang. "Ini menandakan program pencegahan maupun penindakan yang diusung pemangku kepentingan gagal total," kata Kurnia.

Selain pernyataan permisif dari beberapa menteri, ICW juga menyoroti upaya pelemahan KPK oleh Preisden Joko Widodo dengan mengubah Undang-Undang (UU) KPK. Di samping itu, sejumlah peraturan perundang-undangan dinilai tidak kunjung mendukung penguatan pemberantasan korupsi.

Kurnia berpendapat, kondisi karut marut pemberantasan korupsi paradoks dengan ucapan Presiden saat peringatan Hari Antikorupsi Dunia 2022 yang mengatakan korupsi sebagai pangkal dari berbagai tantangan dan masalah pembangunan. "Rezim Presiden Joko Widodo juga akan dicatat sebagai pemerintahan paling buruk pascareformasi dalam konteks pemberantasan korupsi," tandasnya. (OL-14)