Ganggu Iklim Investasi RI, Luhut Singgung Orang Toxic di Pemerintahan

KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan menyinggung keberadaan orang-orang toxic dalam pemerintahan yang dianggap mengganggu iklim investasi di Indonesia. Menurutnya, orang yang beracun atau pribadi yang suka menyulitkan atau merugikan negara mesti diberantas agar program pembangunan dapat berjalan secara baik dan efisien.

Luhut menuturkan penyebab inefisiensi anggaran publik Tanah Air karena adanya kebocoran dan korupsi anggaran dari kalangan pejabat negara. Pihaknya mencatat terdapat inefisiensi 30% atau senilai Rp1.000 triliun dari total belanja negara. Ini disampaikan Luhut dalam diskusi Penguatan Transformasi Tata Kelola dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Senin (2/12).

"Kita perlu menjaga iklim investasi yang baik. Memang tidak boleh ada pejabat yang minta-minta duit, itu kuncinya. Saya bilang yang toxic itu jangan ada lah. Kalau kamu mau kaya jangan jadi pejabat, jadi pedagang saja," tegasnya.

Baca juga : Luhut: Efisiensi Investasi di Indonesia Jelek, Kalah dari Negara Pesaing di ASEAN

Luhut menuding banyak proyek-proyek yang dibangun tanpa dieksekusi dengan cermat, baik itu dari segi biaya, waktu, atau bahkan kualitasnya. Sehingga, proyek tersebut menjadi boros anggaran dan sarang tikus korupsi.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu pun tidak heran posisi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia masih buruk di angka 6,8. Angka ini terlampau tinggi dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, seperti dengan Vietnam, Malaysia dan Filipina.

"ICOR kita masih tinggi. Banyak hal yang tidak efisien. Saya waktu jadi Menko Marves melihat banyak pelabuhan yang dibangun saja supaya keluar uangnya. Lalu, tidak dipakai selama bertahun-tahun," kata Luhut.

Baca juga : Ada Menteri yang Menolak Family Office, Koordinasi Internal Pemerintah Dipertanyakan

"Ke depan harus kita benahi ini, semua harus proper atau layak dari mulai studinya sebelum dieksekusi," sambungnya.

Luhut pun mengimbau agar peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus aktif mengawasi dan mengaudit proyek-proyek negara agar dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Semua yang kita kerjakan jangan punya mental itu, jangan mencuri duit. Hasil audit BPKP menjadi dasar kita untuk maju ke depan," pungkasnya. (Z-9)