Kamis 19 Januari 2023, 20:05 WIB

ICW: Penyidik Tunggal Pidana Keuangan dari OJK Picu Konflik Kepentingan

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
ICW: Penyidik Tunggal Pidana Keuangan dari OJK Picu Konflik Kepentingan

Medcom
Ilustrasi

 

KOORDINATOR Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengatakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi satu-satunya penyidik dalam tindak pidana sektor keuangan bisa memicu konflik kepentingan.

“Potensi (konflik kepentingan) selalu ada. KPK juga kan punya kewenangan penyelidikan, penyidikan penuntutan kasus korupsi, tapi tidak hanya KPK yang punya kewenangan itu, ada lembaga lain seperti kepolisian dan kejaksaan, bedanya polisi hanya penyidikan,” kata Agus kepada wartawan, Kamis (19/1).

“Kemudian, untuk menjamin integritas dan akuntabilitas, KPK diawasi dulu komite etik sekarang namanya dewan pengawas,” tambahnya.

Baca juga: OJK Jadi Penyidik Tunggal Pidana Keuangan tidak Tepat

Agus mendorong agar lembaga penegak hukum lain ikut dilibatkan dalam mengusut tindak pidana di sektor keuangan, sehingga tidak hanya OJK.

“Jadi, dalam kerangka akselerasi penanganan, penyidikan tindak pidana keuangan seharusnya bisa melibatkan lembaga lain tidak hanya OJK saja,” ujarnya.

Agus menyebut berkaca dari beberapa lembaga yang sudah ada, seperti KPK yang menangani kasus korupsi dan BNN yang memegang kasus narkoba, penegak hukum lain mash bisa ikut menangani kasus-kasus tersebut.

“Penyidik tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan oleh mereka tapi juga kepolisian bahkan kejaksaan. Jadi pertanyaannya siapa yang akan mengawasi integritas pimpinan OJK?” katanya.

Sebelumnya, OJK diberi kewenangan menjadi satu-satunya institusi yang memiliki hak untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Hal itu diatur dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Hal itu tercantum dalam Pasal 49 ayat (5). Artinya, selain sebagai regulator dan pengawas, OJK juga bertugas sebagai instansi tunggal yang melakukan penyidikan.

"Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan," demikian bunyi Pasal 49 ayat (5). (RO/OL-1)

Baca Juga

dok.mi

Kecewa Diperas Koleganya Sesama Polisi, Bripka Madih Pilih Keluar dari Polri

👤Rahmatul Fajri 🕔Minggu 05 Februari 2023, 10:55 WIB
ANGGOTA Provost Polsek Jatinegara Bripka Madih yang viral karena mengaku diperas oknum penyidik di Polda Metro Jaya mengundurkan diri...
Dok. Ikadin Jakbar

Ikadin Jakbar Komit Pertahankan Wadah Tunggal Advokat

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 04 Februari 2023, 23:29 WIB
Wacana multibar yang digaungkan sejumlah pihak adalah sebuah langkah mundur karena tidak ada satu pun di dunia ini menganut sistem...
Ist

IKA Menwa Seroja Timor Timur Gelar Munas dan Silaturahmi Nasional

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 04 Februari 2023, 21:58 WIB
Dalam kegiatan Silatnas tersebut Ika Menwa Seroja Timor Timur juga menyelenggarakan Sarasehan dengan judul “Peran IKA Menwa Seroja...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya