Senin 16 Januari 2023, 20:55 WIB

OJK Jadi Penyidik Tunggal Pidana Keuangan tidak Tepat

mediaindonesia.com | Ekonomi
OJK Jadi Penyidik Tunggal Pidana Keuangan tidak Tepat

Dok MI
Logo OJK

 

GURU Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof Hibnu Nugroho berpendapat langkah menjadikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyidik tunggal dalam menangani tindak pidana di sektor jasa keuangan tidak tepat.

Prof Hibnu mengatakan lembaga penegak hukum lain seharusnya juga diberikan kewenangan serupa lantaran uang yang diawasi merupakan milik publik dan negara.

“Ini tidak memberikan keterbukaan. Lembaga lain punya kewenangan dong, uang punya negara, tidak hanya OJK, jadi kurang tepat kalau hanya OJK,” kata Prof Hibnu kepada wartawan, Senin (16/1).

Hibnu menilai Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang mengatur kewenanogan penyidik tunggal ini berbenturan dengan peraturan perundang-undangan lain.

“Dilihat dari struktur atau sistem keliatannya benturan dengan undang undang lain. Dalam UU (KUHAP), penyidik tunggal Polri, di luar itu ada PPNS tertentu,” ujarnya.

“Semua lembaga boleh melakukan penyidikan, tapi di bawah pengawasan korwas polri, itu harus ditegaskan,” kata Hibnu.

Lebih lanjut, Hibnu mengatakan kewenangan baru bagi OJK ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan. Pasalnya dari mulai pengawasan hingga penyidikan sektor keuangan, hanya OJK yang melakukannya.

“Berpotensi penyalahgunaan. OJK milik publik, masa polisi enggak bisa. Kalau uang OJK silakan, itu uang negara, harus ada keterbukaan. Jangan sampai negara dalam negara, penyidik dalam penyidik,” ujarnya.

Sebelumnya, OJK diberi kewenangan menjadi satu-satunya institusi yang memiliki hak untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Hal itu diatur dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Hal itu tercantum dalam Pasal 49 ayat (5). Artinya, selain sebagai regulator dan pengawas, OJK juga bertugas sebagai instansi tunggal yang melakukan penyidikan.

"Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan," demikian bunyi Pasal 49 ayat (5). (RO/OL-1)

Baca Juga

Dok Kemenparekraf

Sandiaga Dorong Kepala Daerah Gairahkan Kunjungan Desa Wisata

👤Insi Nantika Jelita 🕔Jumat 27 Januari 2023, 12:13 WIB
Sandiaga Uno mendorong para kepala daerah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di desa wisata guna mendorong kebangkitan ekonomi dan...
Dok. Itama Ranoraya

Oneject Indonesia dan Itama Ranoraya Sepakati Kerjasama Distribusi Alkes dengan Enseval

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 27 Januari 2023, 12:03 WIB
“Kerjasama distribusi yang disepakati diharapkan dapat meningkatkan kemudahan akses bagi para tenaga kesehatan yang tersebar di...
Antara/Wahyu Putro A

Mendag Ajak Pengusaha Muslimah Perkuat Sektor Bisnis

👤Ficky Ramadhan 🕔Jumat 27 Januari 2023, 11:43 WIB
Zulkifli Hasan mengajak perempuan pengusaha muslimah memperkuat sektor bisnis dan mengembangkan diskusi dalam setiap kesempatan untuk...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya