Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menerangkan aksi bersih-bersih kekayaan di kalangan pejabat saat ini, harus menjadi momentum untuk instansi lainnya dalam mengawasi harta dari para pejabatnya.
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pejabat pajak yang juga ayah dari tersangka penganiayaan Mario Dandy Satrio, Rafael Alun Trisambodo. KPK menelusuri harta kekayaan tidak wajar milik Rafael yang mencapai Rp56 miliar.
“Perlu juga dijadikan sebagai momentum bagi instansi lain untuk juga melakukan telaah internal. Apakah kasus serupa juga banyak/ potensial terjadi di lembaganya,” ungkap Almas kepada mediaindonesia.com, Kamis (2/3/2023).
“Untuk selanjutnya melakukan penguatan pengawasan internal,” tambahnya.
Almas menerangkan bersih-bersih kekayaan pejabat ini perlu terus dilakukan, agar tak hanya terkait kasus yang menimpa Rafael Alun saja. Pemeriksaan kekayaan pejabat, kata Almas, harus terus berjalan, karena bukanlah suatu hal yang sulit untuk dilakukan oleh KPK.
“Perlu juga kita dorong agar aksi yang dilakukan Kemenkeu tidak hanya terkait dengan satu kasus ini (Rafael) saja, tapi lebih jauh untuk mengevaluasi Kemenkeu,” tegas Almas.
Almas juga mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat sistem pencegahan dan early warning system supaya tak ada lagi pejabat yang tak bayar pajak.
Baca juga: Menkopolhukam: Rafael Bisa Saja Dijerat TPPU
Sebelumnya, KPK tidak menemukan data kepemilikan motor Harley Davidson yang pernah dipamerkan anak aparatur sipil negara (ASN) Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy Satriyo. Samsat Polri juga tidak memiliki informasi soal kendaraan mewah itu.
"Tidak terdaftar di Samsat," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.
Pahala mengatakan motor itu sempat ditanyakan saat Rafael diperiksa pada Rabu (1/3). Dia mengakui kendaraan mewah itu tidak dilengkapi surat-surat resmi. "Yang bersangkutan (Rafael) sudah akui juga itu bodong," ucap Pahala. (P-5)
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
ICW menyoroti dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar saat kunjungan ke Sulsel. Fasilitas dari OSO dinilai berpotensi melanggar aturan
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
Penunjukan Adies Kadir berpotensi menihilkan prinsip checks and balances serta membuka ruang konflik kepentingan di masa mendatang.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved