Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
PENELITI Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menerangkan aksi bersih-bersih kekayaan di kalangan pejabat saat ini, harus menjadi momentum untuk instansi lainnya dalam mengawasi harta dari para pejabatnya.
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pejabat pajak yang juga ayah dari tersangka penganiayaan Mario Dandy Satrio, Rafael Alun Trisambodo. KPK menelusuri harta kekayaan tidak wajar milik Rafael yang mencapai Rp56 miliar.
“Perlu juga dijadikan sebagai momentum bagi instansi lain untuk juga melakukan telaah internal. Apakah kasus serupa juga banyak/ potensial terjadi di lembaganya,” ungkap Almas kepada mediaindonesia.com, Kamis (2/3/2023).
“Untuk selanjutnya melakukan penguatan pengawasan internal,” tambahnya.
Almas menerangkan bersih-bersih kekayaan pejabat ini perlu terus dilakukan, agar tak hanya terkait kasus yang menimpa Rafael Alun saja. Pemeriksaan kekayaan pejabat, kata Almas, harus terus berjalan, karena bukanlah suatu hal yang sulit untuk dilakukan oleh KPK.
“Perlu juga kita dorong agar aksi yang dilakukan Kemenkeu tidak hanya terkait dengan satu kasus ini (Rafael) saja, tapi lebih jauh untuk mengevaluasi Kemenkeu,” tegas Almas.
Almas juga mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat sistem pencegahan dan early warning system supaya tak ada lagi pejabat yang tak bayar pajak.
Baca juga: Menkopolhukam: Rafael Bisa Saja Dijerat TPPU
Sebelumnya, KPK tidak menemukan data kepemilikan motor Harley Davidson yang pernah dipamerkan anak aparatur sipil negara (ASN) Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy Satriyo. Samsat Polri juga tidak memiliki informasi soal kendaraan mewah itu.
"Tidak terdaftar di Samsat," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.
Pahala mengatakan motor itu sempat ditanyakan saat Rafael diperiksa pada Rabu (1/3). Dia mengakui kendaraan mewah itu tidak dilengkapi surat-surat resmi. "Yang bersangkutan (Rafael) sudah akui juga itu bodong," ucap Pahala. (P-5)
ICW mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka secara transparan rincian pendapatan dan tunjangan yang diterima para anggotanya, termasuk perubahan kebijakan yang menyertainya.
Almas mengatakan Presiden Prabowo dalam berbagai pidato kenegaraannya kerap menggaungkan pemerintahan yang dipimpin akan sangat tegas memberantas korupsi.
Langkah tersebut diambil menyusul kontroversi besaran kenaikan gaji dan tunjangan pimpinan rakyat yang dinilai fantastis di tengah daya beli yang lemah.
Kasus terbaru yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, merupakan bukti nyata lemahnya tata kelola pemerintahan.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan wakil menteri (wamen) yang rangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan BUMN merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved