Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menerangkan aksi bersih-bersih kekayaan di kalangan pejabat saat ini, harus menjadi momentum untuk instansi lainnya dalam mengawasi harta dari para pejabatnya.
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pejabat pajak yang juga ayah dari tersangka penganiayaan Mario Dandy Satrio, Rafael Alun Trisambodo. KPK menelusuri harta kekayaan tidak wajar milik Rafael yang mencapai Rp56 miliar.
“Perlu juga dijadikan sebagai momentum bagi instansi lain untuk juga melakukan telaah internal. Apakah kasus serupa juga banyak/ potensial terjadi di lembaganya,” ungkap Almas kepada mediaindonesia.com, Kamis (2/3/2023).
“Untuk selanjutnya melakukan penguatan pengawasan internal,” tambahnya.
Almas menerangkan bersih-bersih kekayaan pejabat ini perlu terus dilakukan, agar tak hanya terkait kasus yang menimpa Rafael Alun saja. Pemeriksaan kekayaan pejabat, kata Almas, harus terus berjalan, karena bukanlah suatu hal yang sulit untuk dilakukan oleh KPK.
“Perlu juga kita dorong agar aksi yang dilakukan Kemenkeu tidak hanya terkait dengan satu kasus ini (Rafael) saja, tapi lebih jauh untuk mengevaluasi Kemenkeu,” tegas Almas.
Almas juga mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat sistem pencegahan dan early warning system supaya tak ada lagi pejabat yang tak bayar pajak.
Baca juga: Menkopolhukam: Rafael Bisa Saja Dijerat TPPU
Sebelumnya, KPK tidak menemukan data kepemilikan motor Harley Davidson yang pernah dipamerkan anak aparatur sipil negara (ASN) Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy Satriyo. Samsat Polri juga tidak memiliki informasi soal kendaraan mewah itu.
"Tidak terdaftar di Samsat," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.
Pahala mengatakan motor itu sempat ditanyakan saat Rafael diperiksa pada Rabu (1/3). Dia mengakui kendaraan mewah itu tidak dilengkapi surat-surat resmi. "Yang bersangkutan (Rafael) sudah akui juga itu bodong," ucap Pahala. (P-5)
MANTAN Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas kini menjadi tahanan rumah. ICW menilai sangat berisiko karena ada potensi penghilangan barang bukti kasus korupsi kuota haji
ICW mendesak Dewas KPK memeriksa pimpinan lembaga antirasuah itu setelah mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari tahanan rutan jadi tahanan rumah
ICW mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah untuk segera membatalkan kebijakan impor 105.000 unit kendaraan pick up (pikap) dari India.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved