Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PENELITI Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menerangkan aksi bersih-bersih kekayaan di kalangan pejabat saat ini, harus menjadi momentum untuk instansi lainnya dalam mengawasi harta dari para pejabatnya.
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pejabat pajak yang juga ayah dari tersangka penganiayaan Mario Dandy Satrio, Rafael Alun Trisambodo. KPK menelusuri harta kekayaan tidak wajar milik Rafael yang mencapai Rp56 miliar.
“Perlu juga dijadikan sebagai momentum bagi instansi lain untuk juga melakukan telaah internal. Apakah kasus serupa juga banyak/ potensial terjadi di lembaganya,” ungkap Almas kepada mediaindonesia.com, Kamis (2/3/2023).
“Untuk selanjutnya melakukan penguatan pengawasan internal,” tambahnya.
Almas menerangkan bersih-bersih kekayaan pejabat ini perlu terus dilakukan, agar tak hanya terkait kasus yang menimpa Rafael Alun saja. Pemeriksaan kekayaan pejabat, kata Almas, harus terus berjalan, karena bukanlah suatu hal yang sulit untuk dilakukan oleh KPK.
“Perlu juga kita dorong agar aksi yang dilakukan Kemenkeu tidak hanya terkait dengan satu kasus ini (Rafael) saja, tapi lebih jauh untuk mengevaluasi Kemenkeu,” tegas Almas.
Almas juga mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat sistem pencegahan dan early warning system supaya tak ada lagi pejabat yang tak bayar pajak.
Baca juga: Menkopolhukam: Rafael Bisa Saja Dijerat TPPU
Sebelumnya, KPK tidak menemukan data kepemilikan motor Harley Davidson yang pernah dipamerkan anak aparatur sipil negara (ASN) Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy Satriyo. Samsat Polri juga tidak memiliki informasi soal kendaraan mewah itu.
"Tidak terdaftar di Samsat," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.
Pahala mengatakan motor itu sempat ditanyakan saat Rafael diperiksa pada Rabu (1/3). Dia mengakui kendaraan mewah itu tidak dilengkapi surat-surat resmi. "Yang bersangkutan (Rafael) sudah akui juga itu bodong," ucap Pahala. (P-5)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
ICW heran dengan langkah majelis hakim Pengadilan Tipikor yang menjatuhkan hukuman terhadap mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar lebih rendah dari tuntutan JPU
Zarof Ricar divonis hukuman penjara 16 tahun karena terbukti bersalah terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Vonis berdasar pertimbangan usia dan masalah kesehatan itu dinilai ringan
ICW menanggapi sejumlah pernyataan Mantan Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Nadiem Makarim menanggapi temuan ICW terkait penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dalam pengadaan laptop Chromebook
ICW juga menemukan bahwa rencana pengadaan laptop tidak tersedia dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved