Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
Menurut Yusri, berdasarkan keterangan saksi ahli, perbuatan pidana dalam peristiwa itu tidak sempurna dan tidak masuk dalam unsur-unsur yang dipersangkakan.
Isran berharap kasus hukum Bupati Kutai Timur menjadi yang terakhir dan tak ada lagi pjabat negara yang menyelewengkan dana negara
Organisasi perangkat daerah (OPD) di Kaltim harus mengelola anggaran tepat sasaran, terutama penyesuaian di masa pandemi covid-19. Jangan sampai terjerat kasus hukum
Wakil Ketua KPK Nawawi menyebut operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Kutai Timur Ismunandar bukti taring KPK masih tajam.
Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan kegiatan OTT tersebut digelar di beberapa tempat, di antaranya di Jakarta, Kutai Timur dan Samarinda.
Pukul 19.30 WIB ada giat tertangkap tangan para pelaku korupsi berupa menerima hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa
“Tanggal 7 Pak Wahyu mengabarkan kepada saya untuk dicek apakah uangnya sudah masuk atau belum,” tutur Budi.
KPK memanggil tiga tukang kebun di vila Nurhadi bernama Mahmud, Ahmad Wahib dan Rahmat.
Imam dituntut hukuman penjara selama 10 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa juga menuntut untuk membayar uang pengganti Rp19,1 miliar.
Tin diperiksa terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi pada penanganan perkara di MA yang menjerat suaminya.
"Lima orang saksi dipanggil terkait dengan dugaan korupsi suap dan gratifikasi di Mahkamah Agung pada 2011-2016 untuk tersangka HSO."
Pemeriksaan Yoga oleh KPK terkait dugaan aliran uang dari menantu Nurhadi, Rezky.
Selama menjabat sekretaris di MA, Nurhadi diduga mendagangkan perkara dan menerima suap serta gratifikasi senilai total Rp46 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya dugaan rekayasa penilaian aset sawit di Sumatra Utara milik mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terlebih dulu fokus pada dugaan suap dan gratifikasi yang disangkakan kepada mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman.
Barang gratifikasi masih berkisar pada parsel makanan, barang pecah belah, voucher, dan uang dengan nilai laporan terendah Rp50 ribu hingga Rp10 juta.
"Ada satu dari Dikti (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi), terus kemudian ada 15 orang dari pihak UNJ yang ikut pada saat rapat (Rapimsus)," ujar Kombes Yusri Yunus
Penolakan itu dilakukan secara terbuka melalui surat edaran ke seluruh pegawai. Penolakan itu dilakukan secara terbuka melalui surat edaran ke seluruh pegawai.
PT SEMEN Gresik ber- Komitmen Bersih dan antikorupsi dengan larangan menerima gratifikasi dari para rekanan maupun pemangku kepentingan lainnya kepada seluruh karyawan.
Keempat saksi tersebut yakni tiga karyawan swasta serta pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Hari Utomo dan Rekan
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved