Jaksa Pinangki Dicerca 34 Pertanyaan di Bareskrim Polri

Dugaan Konflik Kepentingan Pejabat Publik, Kejagung Diminta Ambil Langkah Nyata

Persoalan ini bukan sekadar masalah personal, melainkan pertaruhan nama baik institusi negara.

Dugaan Gratifikasi Pejabat Kementerian, Kejagung Didesak Segera Turun Tangan

Dugaan penerimaan fasilitas dari pihak swasta oleh pejabat publik merupakan pelanggaran etika serius yang mencederai kepercayaan rakyat.

Sepanjang 2025, KPK Terima 5.020 Laporan Gratifikasi Senilai Rp16,40 Miliar

KPK menerima 5.020 laporan gratifikasi sepanjang 2025 dengan total nilai Rp16,40 miliar. 

Pemberian Uang ke Menantu eks Sekretaris MA Dinilai Di Luar Pidana

Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.

Terungkap! Ayah Bupati Bekasi Manfaatkan Nama Anak untuk Minta Uang ke SKPD dan Swasta

KPK membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.

Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan Adiknya Jadi Tersangka Kasus Gratifikasi

KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, adiknya, serta tiga pihak lainnya sebagai tersangka kasus gratifikasi tahun anggaran 2025

DPR Cecar Calon Hakim Konstitusi yang Pernah Beri Diskon Hukuman Koruptor

Reny Halida Ilham Malik tercatat dikenal salah satu hakim yang menyunat hukuman jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun bui di tingkat banding.

Kompolnas: Masa Jabatan Napoleon Lebih Lama Dibanding Brotoseno dan Pinangki

Napoleon tidak diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri walau terbukti melakukan korupsi. 

Hari Bhakti Adhyaksa, Inilah Deretan Jaksa yang Terpidana

Berikut deretan jaksa yang terjerat dalam kasus hukum.

Pemerintah Dinilai Berikan Privilese kepada Koruptor

Pernyataan itu menanggapi diperolehnya hak pembebasan bersyarat bagi para narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) yang salah satunya mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Kejagung Pastikan Pinangki Sudah Dipecat pada Agustus 2021

"Pinangki Sirna Malasari telah diberhentikan secara tidak hormat baik sebagai jaksa maupun pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara Kejaksaan RI."

Kajagung: Jaksa Pinangki Sudah Dipecat Agustus 2021

Keputusan pemecatan Pinangki itu berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 185 Tahun 2021 tanggal 06 Agustus 2021.

Menyemai Kesalehan Digital di Ruang Sekolah

Membangun 10 Universitas Baru: Solusi atau Ilusi?

Scam Kamboja dan Darurat Kejahatan Siber Keuangan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia