KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkapkan Tersangka dugaan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji Jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM) tak hanya diduga menerima suap sebesar Rp7 miliar dari narapidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra.
Bonyamin menduga, untuk membantu upaya hukum terpidana Joko Tjandra, Pinangki juga dijanjikan perusahaan tambang bernilai US$10 juta.
"Terkait dugaan korupsi tampaknya, Jaksa PSM ini diduga menerima sebuah janji, kalau berhasil akan diberikan sesuatu imbalan yang besar,” kata Boyamin, dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis, (13/8).
Imbalan itu, lanjut Boyamin, akan diberikan jika Pinangki berhasil melakukan misi yang diberikan Djoko Tjandra. Namun demikian, Boyamin tak menjelaskan lebih detail mengenai misi yang dijalankan Pinangki.
"Kalau berhasil, diberikan sesuatu imbalan yang besar dalam bentuk dugaan kamuflase membeli perusahaan energi,” sebut Boyamin.
Kendati demikian, Bonyamin mengatakan pihaknya sudah menyerahkan bukti gratifikasi itu ke Komisi Kejaksaan, untuk dapat ditindak lanjuti.
Baca juga : Presiden Kukuhkan Delapan anggota Paskibraka Nasional 2020
Sebelumnya, Kejaksaan Agung RI, mengungkapkan Tersangka dugaan tindak pidana korupsi Jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM) diduga menerima hadiah atau janji dari narapidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra sebesar US$500 ribu atau setara dengan Rp7 miliar.
"Sementara ini diduga (menerima suap) US$500 ribu atau setara Rp7 miliar," ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono, Jakarta, Rabu, (12/8).
Hari menyebutkan, jumlah tersebut masih dugaan sementara, dan saat ini tim penyidik masih menyelidiki besaran suap yang diterima Jaksa Pinangki.
Dikatakan Hari, atas perbuatan tersebut Jaksa Pinangki terancam hukuman penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun. Dia juga dapat dikenakan pidana denda maksimal Rp250 juta.
"Pasal sangkaan PSM yakni terhadap pegawai negeri diduga menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi," tuturnya. (OL-2)
