Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Padang Lawas, Sumatra Utara, yang diduga berkaitan dengan kasus mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Luas lahan yang disita mencapai 530,8 hektare.
"Luas lahan yang dilakukan penyitaan kurang lebih sekitar 530,8 hektare,” kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, kemarin.
Penyitaan lahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang tengah diusut komisi antirasuah.
Ali Fikri mengatakan penyidik juga telah menyita dokumen terkait kepemilikan lahan itu. KPK menyatakan kepemilikan lahan tersebut diatasnamakan sejumlah pihak, antara lain anak dan menantu Nurhadi.
“Penyitaan aset yang diduga terkait dengan tersangka NHD (Nurhadi) berupa lahan kebun sawit dan dokumen pendukungnya yang terletak di beberapa kecamatan di Kabupaten Padang Lawas, Sumut,” kata Ali.
Ali menambahkan penyitaan tersebut disaksikan notaris, perangkat desa setempat, serta pihak-pihak yang menguasai dan mengetahui informasi aset tersebut. Penyidik KPK juga telah memasang tanda penyitaan di areal kebun.
KPK pun meminta agar tidak ada pihak-pihak yang memasuki areal kebun dengan tujuan mengambil dan memanfaatkan hasil sawit tersebut untuk kepentingan pribadi. Meski begitu, Ali Fikri mengatakan operasional perkebunan yang melibatkan masyarakat setempat masih bisa berjalan seperti biasa.
Selain itu KPK juga memanggil dua saksi dari unsur hakim terkait kasus Nurhadi. Kedua hakim itu ialah Y Wisnu Wicaksono dan Dewa Putu Yusmai Hardika. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHD (mantan Sekretaris MA Nurhadi),” kata Ali Fikri.
Penelusuran Medcom.id berdasarkan laman resmi peradilan, Wisnu bertugas di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Jawa Barat. Adapun Yusmai sebagai hakim di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat.
Ali belum memerinci keterkaitan kedua saksi itu dengan Nurhadi. Namun, keterangan para saksi akan mempertajam berkas penyidik an Nurhadi. #Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto lewat menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono. Suap dimaksudkan memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di MA.(Dhk/P-5)
Normansyah menegaskan BPDP berkomitmen berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kementerian terkait dalam mempercepat program-program perkebunan tersebut.
Di tengah harga energi global yang masih bergejolak dan tekanan impor bahan bakar minyak yang terus membayangi anggaran negara, kebijakan energi kini tak lagi sekadar urusan teknis.
Perubahan iklim global kini menjadi realitas ilmiah yang tidak terbantahkan dan berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah, termasuk Sumatra.
BERBAGAI komentar negatif terus dinarasikan dalam beberapa bulan terakhir ini terkait dengan komoditas nonmigas andalan utama ekonomi nasional, yakni kelapa sawit.
Industri kelapa sawit terus dipandang sebagai salah satu sektor strategis perekonomian nasional,
Dengan mengurangi harga barang yang dilaporkan, maka bea masuk yang dibayarkan juga akan berkurang dan hal tersebut sangat merugikan ekonomi dari sisi pendapatan negara.
KPK memeriksa pegawai Bea Cukai terkait kasus dugaan suap importasi barang. Enam tersangka, termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai, telah ditetapkan.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK ungkap tren baru dalam transaksi suap, yakni pembayaran menggunakan emas dan cryptocurrency. KPK memantau metode ini untuk menanggulangi praktik korupsi yang semakin kompleks
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved