Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri kembali melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka Brigjen Prasetijo Utomo.
Eks Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri itu diduga membantu buron Joko Tjandra keluar masuk Indonesia.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Awi Setiyono, menuturkan tim penyidik tengah memeriksa kembali Prasetijo pada Selasa (11/8).
Awi menuturkan, alasan Prasetijo kembali diperiksa dikarenakan tim penyidik menemukan beberapa temuan baru usai memeriksa Anita Dewi Kolopaking (ADK). Sehingga perlu dicek kembali dengan keterangan Prasetijo.
“Setelah pemeriksaan tersangka ADP beberapa waktu lalu, ada beberapa temuan yang perlu di cross check dengan keterangan tersangka BJP PU,” ujar Awi kepada Media Indonesia, Selasa (11/8).
Awi menjelaskan bahwa pemeriksaan kembali Prasetijo dilakukan juga untuk mengecek kesesuaian dengan keterangan saksi lainnya.
Tak hanya itu, tim penyidik juga melakukan pemeriksaan petugas Bandara Halim Perdana Kusuma yang menjadi saksi atas keluar masuknya Prasetijo dan Joko Tjandra dari Bandara Halim ke Pontianak.
Sebelumnya. Prasetijo terancam hukuman enam tahun penjara lantaran dianggap bertanggung jawab dalam penerbitan surat jalan bagi Joko Tjandra. Mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri itu juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus surat jalan Joko Tjandra. (OL-4)
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperketat pengawasan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menangkal praktik gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan.
KPK terbitkan SE larangan gratifikasi Lebaran 2026 bagi ASN dan pejabat. Tercatat 32 laporan masuk senilai Rp13,6 juta. Simak aturan lengkapnya di sini.
Penggunaan fasilitas mewah dari pihak swasta merupakan indikasi kuat adanya gratifikasi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
KPK nyatakan Menag Nasaruddin Umar bebas sanksi pidana jet pribadi OSO karena melapor sebelum 30 hari. Simak penjelasan hukum Pasal 12C UU Tipikor di sini.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah mendalami laporan dugaan gratifikasi terkait penanganan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Singapura berinisial TCL.
Mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari (RW), diduga menerima aliran dana melalui tiga perusahaan
Berdasarkan sidang KKEP, Irjen Napoleon Bonaparte dikenakan saksi administrasi berupa mutasi bersifat demoasi selama tiga tahun, empat bulan.
MA menolak kasasi yang diajukan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte.
Vonis kasasi itu diputuskan pada 3 November 2021 oleh majelis hakim Suhadi selaku ketua dengan hakim anggota Eddy Army dan Ansori.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman eks jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.
Saat menjabat sebagai Kadiv Hubinter Polri, Napoleon terbukti menerima suap sebesar US$370 ribu dan Sing$200 ribu atau sekitar Rp7,2 miliar dari Joko Tjandra
KOMISI Yudisial (KY) akan melakukan anotasi terhadap putusan majelis hakim tingkat banding yang memangkas hukuman Joko Soegiarto Tjandra.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved