Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KASUS dugaan jual-beli bangku seusai penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Depok berlanjut ke ranah hukum. Kemarin, Kepala Sekolah SMAN 4 Dede Agus akhirnya memenuhi panggilan penyidik kepolisian. Kepala Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Metro Depok AK Bambang Purwoto mengatakan Dede diperiksa dalam kasus dugaan suap (gratifikasi) PPDB di sekolahnya.
Menurutnya, dugaan gratifikasi itu terungkap dalam rekaman audio yang dibeberkan seorang perempuan yang berperan sebagai calo PPDB. Dalam rekaman berdurasi 12 menit itu, disebutkan setiap siswa titipan di SMAN 4 dipungut dana Rp20 juta-Rp30 juta. “Ia diduga telah menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri,” kata Bambang.
Selain Dede, kepolisian juga memanggil satu kepala sekolah SMAN di Depok dan Kepala Cabang Dinas II Provinsi Jawa Barat. Pun Dede yang datang dengan mengenakan batik menolak berkomentar ketika ditanya perihal kasus tersebut. “Pusing, saya pusing,” ujarnya. (KG/J-2)
Ada banyak bukti penerapannya tarif Sudewo ini. Sebab, harga itu diumumkan langsung oleh para anak buah Sudewo.
Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Tim penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pejabat aktif dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bukanlah solusi untuk menekan ongkos politik. Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi memperparah praktik suap.
Asep mengatakan, uang itu diterima Ade Kuswara sepanjang 2025. KPK menyebut dana itu diberikan sejumlah pihak yang belum bisa dirinci nama-namanya.
KPK membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
Persoalan ini bukan sekadar masalah personal, melainkan pertaruhan nama baik institusi negara.
Dugaan penerimaan fasilitas dari pihak swasta oleh pejabat publik merupakan pelanggaran etika serius yang mencederai kepercayaan rakyat.
KPK menerima 5.020 laporan gratifikasi sepanjang 2025 dengan total nilai Rp16,40 miliar.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
KPK membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, adiknya, serta tiga pihak lainnya sebagai tersangka kasus gratifikasi tahun anggaran 2025
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved