Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
Program JKN memiliki dampak yang sangat nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kurang mampu untuk akses pada fasilitas kesehatan.
JKN berdampak nyata kepada masyarakat. Tak dimungkiri juga bahwa perlu pembenahan manajemen dan hal lain dalam pengelolaan JKN
Karut-marut defisit BPJS bisa memengaruhi indeks ini di masa mendatang.
RS Bali Mandara mempertahankan pelayanan untuk pasien BPJS dan tidak memikirkan masalah untung rugi.
Minimnya jumlah kepesertaan ini dipengaruhi oleh kekuatan keuangan dan data yang dimiliki pemda.
Keterlambatan BPJS Kesehatan membayar klaim jaminan kesehatan ke sejumlah rumah sakit terjadi karena defisit anggaran.
Sidak di rumah sakit yang terletak di Jalan Bojonegara, Cilegon itu tidak tercatat dalam agenda resmi presiden.
Hasnah meminta agar pemerintah tetap melakukan upaya agar peserta kelas tiga tidak perlu mengalami kenaikan iuran.
Peserta mandiri (peserta bukan penerima upah) jumlahnya, menurut Iqbal, hanya sekitar 30 juta sehingga tidak dominan dalam kepesertaan JKN.
Evaluasi juga harus dilakukan pada kinerja kementerian terkait dengan BPJS Kesehatan untuk pelayanan yang lebih baik
Diperkirakan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, sekitar 50% peserta kelas I akan turun ke kelas II, dan sekitar 40% peserta kelas II akan turun ke kelas III.
Banyaknya penunggak iuran BPJS Kesehatan di Bangka Selatan karena kelalaian. Saat tagihan tunggakan membesar, peserta tidak mau membayar
Seluruh pimpinan dan anggota Komisi IX DPR RI akan memperjuangkan agar iuran BPJS Kesehatan tidak mengalami kenaikan yang rencananya akan berlaku mulai 1 Januari 2020 mendatang.
Data BPJS Kesehatan per 31 Oktober 2019 menyebutkan terdapat 96.055.779 peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai APBN.
Kepala Negara mengunjungi instalasi rawat jalan RSUD tersebut dan bertanya langsung kepada sejumlah pasien yang ada di lokasi.
Dalam APBD Medan 2020, anggaran subsidi PBI dialokasikan hanya sekitar Rp111 miliar, sehingga kekurangan hingga Rp100 miliar bila menggunakan besaran iuran yang baru nanti.
Selama ini, banyak pengaduan masyarakat ke YLKI yang mengeluhkan soal pelayanan yang kurang baik terhadap pasien pemegang BPJS Kesehatan.
Menkes menyebut pihaknya akan melakukan rapat terbatas di Istana Negara guna membahas pemberian subsidi untuk iuran peserta BPJS kelas III mandiri.
Hal itu diungkapkan dalam diskusi publik yang bertajuk 'Sehatkan BPJS, Sehatkan Indonesia' yang diselenggarakan oleh Fdaksi PKS DPR RI.
Hari ini pihaknya akan melakukan rapat terbatas di Istana Negara untuk membahas terkait pemberian subsidi untuk iuran peserta BPJS kelas 3 mandiri.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved