Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PADA 1 Januari 2020, pemerintah akan menaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100%. Penaikan iuran tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 mengenai Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Diketahui, kenaikan iuran bagi peserta Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri untuk kelas I naik menjadi Rp160 ribu per orang untuk per bulan, dari sebelumnya Rp80 ribu per orang untuk per bulan.
Sementara untuk kelas II naik menjadi Rp110 ribu per orang untuk per bulan, dari sebelimnya Rp52 ribu. Dan untuk kelas III menjadi Rp42 ribu per orang per bulan dari sebelumnya Rp25,5 ribu.
Seolah tak ingin membebani peserta dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan memberikan pilihan bagi peserta. Untuk melakukan turun kelas melalui program Praktis 'Perubahan Kelas Tidak Sulit'.
Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf membenarkan adanya program tersebut, dan mempersilahkan bagi peserta yang ingin melakukan penurunan kelas untuk mengikuti sejumlah persyaratan dan alur yang sudah ditentukan.
"Praktis adalah Perubahan Kelas Tidak Sulit, khusus periode 9 Desember 2019 sampai 30 April 2020, terdapat kemudahan bagi peserta JKN-KIS yang ingin turun kelas," ungkap Iqbal saat di Konfirmasi, Jakarta, Minggu, (22/12).
Ia menjelaskan program ini dapat dilakukan seluruh peserta yang terdaftar sebelum 1 Januari 2020, program ini juga dapat diikuti tanpa harus memiliki kepesertaan minimal 1 tahun, serta dapat dilakukan dalam kondisi non aktif atau menunggak.
"Berlaku bagi peserta yang telah terdaftar sebelum 1 Januari 2020, Perawatan kelas perawatan dapat turun dua tingkat dari kelas perawatan sebelumnya. Misalnya dari kelas 1 ke kelas 3. Dan diberlakukan untuk 1 keluarga bagi yang sudah terdaftar," jelasnya.
"Kesempatan untuk perubahan atau penurunan kelas perawatan diberikan satu kali dalam periode 9 Desember 2019 sampai 30 April 2020. Peserta yang menunggak iuran tetap dapat mengajukan turun kelas, namun status kepesertaan masih tidak aktif sampai tunggakan iuran dibayarkan," lanjutnya.
Adapun, masyarakat yang ingin melakukan penurunan kelas dapat langsung mengunjungi salah satu kanal BPJS Kesehatan seperti Mobile Customer Service, BPJS Kesehatan Care Center 1500 400, Aplikasi Mobile JKN serta Kantor BPJS Kesehatan Cabang/Kabupaten/kota.
Untuk dokumen yang harus disiapkan oleh peserta untuk turun kelas adalah melampirkan fotokopi KTP, KK, dan halaman depan buku tabungan rekening Mandiri/BRI/BNI/BCA. Masing-masing dua lembar.
Di sisi lain, saat ditanya mengenai jumlah penurunan peserta hingga saat ini. Iqbal mengaku belum memiliki data tersebut. "Saat ini untuk data belum ada, belum saya pegang," tukasnya. (Rif/OL-09)
Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28%, dari yang semula 18.437 menjadi 23.682.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan DJS masih kondisi sehat karena berkiblat pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
SETELAH dilakukan koreksi kembali Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, jumlah peserta PBI yang nonaktif di Jawa Tengah turun
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), minta seluruh rumah sakit di Kota Bandung wajib melayani warga yang ber-KTP Bandung tanpa diskriminasi.
Warga Indonesia dan Bali perlu mengetahui bahwa sejak Juni-Juli 2025, ada 21 penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved