Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
SETELAH dilakukan koreksi kembali Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, jumlah peserta Penerima Bantuian Iuran (PBI) yang dinonaktifkan di Jawa Tengah turun. Dari sebelumnya 1,1 juta warga menjadi 267.029 warga.
Peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Jawa Tengah sebelumnya sempat panik karena terjadi penonaktifan. Sebab saat mereka hendak berobat maupun melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas layanan kesehatan (faskes), mereka harus mengeluarkan dana sendiri.
Namun, para peserta sekarang dapat bernafas lega. Itu setelah dilakukan koreksi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap penonaktifan 1,1 juta kepesertaan BPJS Kesehatan di Jawa Tengah sebagai besar telah pulih (kembali aktif), hingga jumlah peserta nonaktifkan dalam BPJS PBI tersebut kini hanya tinggal 267.029 warga.
"Awalnya saya kaget karena tiba-tiba kepesertaan BPJS PBI nonaktifkan, sehingga untuk berobat terpaksa mengeluarkan biaya sendiri tidak lagi ditanggung BPJS," kata Rina,23, seorang pekerja di sebuah pabrik garmen di Demak.
Hal serupa juga diungkapkan Muhammad, 55, pekerja di sebuah pabrik Kawasan Industri di Kota Semarang bahwa banyak rekan-rekannya satu pabrik yang kaget dan bingung karena kepesertaan BPJS PBI statusnya nonaktifkan, sehingga melalui organisasi pekerja dan dinas sosial segera dilakukan pelurusan data.
"Alhamdulillah sekarang sudah aktif lagi sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI, meskipun untuk sejumlah tekanbyabg sudah meninggal memang nonaktifkan," ujar Ardi,45, pekerja di sebuah pabrik di Karangjati, Kabupaten Semarang.
Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur membenarkan adanya koreksi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tersebut, sehingga sebagian besar dari 1,1 juta warga yang sebelumnya nonaktifkan BPJS Kesehatan PBI, kini telah aktif kembali hingga dapat menerima bantuan tersebut.
"Jumlah peserta BPJS Kesehatan PBI Jawa Tengah yang nonaktifkan sekarang tersisa 267.029 warga, hal itu karena beberapa faktor seperti 9.900 peserta terdata telah meninggal dunia, 27.763 orang berpindah segmen, 12.890 pekerjaannya tidak sesuai karena PNS atau TNI/Polri, 216.476 masuk desil 6-10 pada DTSEN," lanjutnya.
Kriteria desil 6-10 tersebut, menurut Imam Maskur, mengindikasikan bahwa mereka dianggap sudah mampu secara ekonomi sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima PBI, namun hal ini telah dikoordinasika dengan BPJS Kesehatan dan jajaran dinas sosial di kabupaten/kota untuk membuka kemungkinan reaktivasi bagi warga yang mesih membutuhkan layanan BPJS PBI. (H-4)
BPJS Kesehatan buka suara soal wacana kenaikan iuran JKN 2026. Simak rincian tarif iuran kelas 1, 2, dan 3 yang berlaku saat ini serta skema gotong royongnya.
BPJS Kesehatan meluncurkan program TANGGAP untuk menghimpun aspirasi pemangku kepentingan guna memperkuat kualitas layanan JKN di Indonesia.
Kepala BGN Dadan Hindayana berharap penerima manfaat dan pekerja yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat terlindungi dengan BPJS Kesehatan.
Selain jaminan melalui BPJS, Pemprov Kalteng juga menyiapkan jaring pengaman tambahan bagi warga tidak mampu yang belum terdaftar namun mengalami kondisi gawat darurat.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Mensos Saifullah Yusuf mengatakan peserta PBI BPJS Kesehatan dari 11 juta 896 peserta PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan, sudah aktif kembali
Terkait tanggul yang jebol, pemerintah daerah akan melibatkan sektor swasta untuk percepatan perbaikan.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meresmikan Embung Karangjati di Blora. Embung senilai Rp8,5 miliar ini diproyeksikan mengairi 40 hektare lahan dan tingkatkan panen petani.
Pengaruh bibit siklon tropis, sistem tekanan rendah, serta sirkulasi siklonik memicu peningkatan pertumbuhan awan hujan di berbagai kawasan.
Daerah di Jawa Tengah berpotensi cuaca ekstrem, ungkap Farita Rachmawati, yakni Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Klaten
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyesalkan maraknya tawuran sarung selama Ramadan dan meminta penanganan ramah anak melalui disiplin positif.
POLDA Jateng melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) berhasil membongkar sindikat penadah sepeda motor bodong skala besar yang melibatkan jaringan antarprovinsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved