Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH daerah di Jawa Tengah mengeluhkan banyaknya warga penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dinonaktifkan. Berbagai reaksi pun muncul karena berdasarkan data di Jawa Tengah, terdapat 1,1 juta lebih peserta PBI yang dinonaktifkan.
Pemantauan Media Indonesia, Rabu (2/7) jutaan warga di Jawa Tengah penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terancam tidak memperoleh lagi bantuan tersebut. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan atau ground check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh pemerintah pusat, data mereka telah dinonaktifkan.
Jumlah PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan di tiap daerag berbeda-beda, tetapi rata-rata jumlahnya mencapai puluhan ribu warga per daerah. Seperti Kabupaten Semarang sebanyak 21.158 warga, Demak 41.000 warga, Jepara 53.128 warga, Batang 105.000 warga, Grobogan 44.370 warga, Blora 21.630 warga, dan lainnya.
"Kami segera mengambil langkah-langkah dengan pendataan lagi, karena penonaktifan PBI BPJS Kesehatan ini dampaknya sangat besar terutama warga kurang mampu dan penderita penyakit kronis," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang Istichomah, Rabu (2/7).
Hal serupa diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Demak Ali Maimun bahwa data pasti berada di Dinas Sosial. Namun, penonaktifan warga penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan ini akan cukup terasa bagi warga kurang mampu.
Demikian juga Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Blora Luluk Kusuma Agung Ariadi yang mengungkapkan bahwa data per Maret 2025 menunjukkan ada 374.877 warga Blora yang tercatat sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan dan kini 21.630 di antaranya nonaktifkan akibat proses migrasi sistem dari DTKS ke DTSEN.
Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur mengatakan, secara keseluruhan jumlah peserta PBI BPJS Kesehatan di Jawa Tengah merupakan hasil verifikasi faktual data DTSEN mencapai 1.114.421 warga dan hal itu telah disampaikan untuk ditindaklanjuti agar warga dapat mengajukan reaktivasi.
“Kami sampaikan kepada kabupaten/kota terkait, jika ada warga terhapus dari penerima bantuan iuran tetapi masih membutuhkan bantuan, terutama yang punya penyakit menahun dan perlu pemeriksaan rutin dapat diajukan diaktifkan kembali,” kata Imam Maskur.
Proses reaktivasi saat ini, ungkap Imam Maskur, sedang berlangsung di tingkat kabupaten/kota, diharapkan dapat selesai dan status kepesertaan aktif kembali pada akhir Juli 2025, penonaktifan PBI BPJS Kesehatan itu bertujuan untuk memperbaiki akurasi dan keadilan dalam pemberian bantuan. (AS/E-4)
SEJUMLAH opsi dukungan disiapkan untuk membantu pasien Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Wonosobo, Jawa Tengah, yang kepesertaannya dinonaktifkan.
Pernyataan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan berpotensi menyesatkan publik dan memicu penyebaran hoaks
Sekitar 11 juta peserta PBI BPJS Kesehatan dinonaktifkan sejak 1 Februari 2026 sebagai bagian dari pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penonaktifan ini dilakukan tanpa pemberitahuan memadai, sehingga membatasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan gratis.
Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), memastikan rumah sakit tetap melayani pasien Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan (PBI JK) yang sempat dinonaktifkan.
DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menantang anggota Komisi IX DPR RI untuk membereskan karut-marut data Penerima Bantuan Iuran (PBI).
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, meminta pemerintah segera merevisi Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Selain jaminan melalui BPJS, Pemprov Kalteng juga menyiapkan jaring pengaman tambahan bagi warga tidak mampu yang belum terdaftar namun mengalami kondisi gawat darurat.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Mensos Saifullah Yusuf mengatakan peserta PBI BPJS Kesehatan dari 11 juta 896 peserta PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan, sudah aktif kembali
SOSIOLOG dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dr. Tantan Hermansah menjelaskan perlunya edukasi agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat dan bayar iuran untuk peserta BPJS Kesehatan
Mensos Gus Ipul umumkan 869 ribu peserta PBI JKN aktif kembali setelah sempat dinonaktifkan. Simak skema reaktivasi dan syarat kelayakan terbarunya di sini.
BESARAN iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai perlu dievaluasi guna menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan di tengah meningkatnya biaya medis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved