Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan memastikan tidak akan memberikan suntikan dana tambahan untuk menutup defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di 2020.
Alasannya, dana yang telah digelontorkan dianggap telah mencukupi kebutuhan. Terlebih anggaran untuk BPJS telah naik dua kali lipat dibanding 2019 yang sebesar Rp26,7 triliun menjadi Rp48,8 triliun.
Dari anggaran itu, Rp26,7 triliun di antaranya diperuntukkan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Rp22,07 sisanya sebagai dana cadangan PBI.
Diketahui jumlah peserta PBI berdasarkan data BPJS mencapai 9,8 juta orang. Meski ada potensi banyaknya peserta mandiri kelas III yang pindah menjadi peserta PBI lantaran naiknya tarif iuran, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani menyebutkan tidak akan memberikan dana tambahan.
"Gak, cukup, malah udah ditambah dua kali lipat (dari anggaran dari 2019), sudah kita perhitungkan, nanti kita lihat di monitor pelaksanaannya," tuturnya di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/1).
Menurutnya Kementerian Kesehatan telah memperbaiki sistem pelayanan kesehatan bagi pengguna BPJS. Sehingga penambahan dana talangan tidak lagi perlu diberikan.
Ia juga mengharapkan agar Kementerian Sosial dapat menjamin jumlah peserta PBI tidak bertambah dan tetap di angka 9,8 juta orang. (A-1)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Pekerja sektor informal diketahui rentan gejolak ekonomi dan tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata; seperti petani, nelayan, pedagang kaki lima, dan pekerja bukan penerima upah lainnya.
Penerapan akuntansi di lembaga publik bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjaga amanah dana publik.
BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada keluarga korban kecelakaan saat berangkat kerja.
Banyak lansia Indonesia tetap bekerja bukan karena pilihan, tapi keterpaksaan.
Yassierli menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperluas jaminan perlindungan tenaga kerja, termasuk bagi pekerja di sektor kreatif dan informal.
BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Ceger menyalurkan manfaat program jaminan kematian kepada dua keluarga peserta. Penyaluran dilaksanakan di RPTRA Susukan, Ciracas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved