RS Diminta Tambah Tempat Tidur untuk Layanan Kelas III

KENAIKAN iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan berlaku efektif pada 1 Januari 2020. Selain besaran iuran yang dianggap memberatkan, khususnya bagi peserta mandiri kelas III masih tersisa sejumlah masalah antara lain perbaikan layanan.

Kenaikan iuran diperkirakan membuat banyak peserta memutuskan untuk turun kelas. Kementerian Kesehatan pun didesak untuk mengantisipasi hal tersebut dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX. Merespons hal itu, Kemenkes mengeluarkan aturan penambahan tempat tidur untuk layanan kamar kelas III di rumah sakit.

Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Tri Hesty Widyastoeti mengatakan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan telah menerbitkan surat edaran pada 4 Desember 2019 dengan nomor HK.02.02/I/5501/2019 tentang Penambahan Tempat Tidur Kelas III dalam Rangka Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan yang ditujukan kepada para kepala dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota.

"Surat tersebut meminta agar dinas kesehatan melakukan pemetaan kebutuhan dan menyusun rencana pemenuhan tempat tidur terutama kelas III melalui koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintah daerah," ujar Hesty di dalam diskusi mengenai JKN yang digelar oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Jakarta.

Melalui surat tersebut, lanjut Hesty, rumah sakit dan pemerintah daerah diminta menambah tempat tidur kelas III sebanyak 50% dari jumlah yang ada saat ini. Mereka juga diminta untuk memutakhirkan data ketersediaan tempat tidur pada laman rumah sakit online http://sirs.yankes.kemkes.go.id/fo/.

Baca juga: Peserta JKN-KIS Turun Kelas, Klinik Terancam Kehilangan Pasien

Pemutakhiran display tempat tidur dilakukan berkala minimal 3 bulan sekali. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan total jumlah tempat tidur di RS sebanyak 315.416, sedangkan jumlah tempat tidur kelas III di RS ada 127.047.

Sementara itu, Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Andayani Budi Lestari mengakui baru 73% rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan memiliki display ketersediaan tempat tidur.

Di sisi lain, pemanfaatan terhadap program JKN terus meningkat setiap tahun. Untuk kasus rawat inap di RS, BPJS Kesehatan mencatat sejak 2014 hingga 2018 ada kenaikan dari 4,2 juta menjadi 9,7 kasus atau naik sekitar 5,5 juta kasus.

Badan Pelindungan Konsumen Nasional (BPKN) meminta pemerintah melakukan penyesuaian iuran yang bertujuan untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan, diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terlebih pada rumah sakit rujukan.

"Kenaikan iuran harus membuat pelayanan semakin baik dan proses administrasi semakin cepat," ujar Ketua BPKN Ardiyansyah.

BPKN merekomendasikan pemerintah membuat regulasi yang tepat sasaran tidak memukul rata peserta JKN segmen mandiri sebab kenaikan iuran dapat berdampak pada kemampuan peserta untuk membayar. Hal itu berpotensi menekan kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran.

Walaupun mungkin kenaikan iuran tidak akan memberatkan masyarakat yang memiliki pekerjaan tetap, Ardiansyah menyebut hal itu bisa menjadi beban bagi pekerja informal.

"Banyak peserta mandiri yang bekerja di sektor informal keberatan," tukasnya.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 24 Oktober 2019. Perpres tersebut memuat kenaikan iuran terhadap seluruh segmen peserta JKN. Dalam Pasal 34 beleid tersebut diatur bahwa iuran peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) kelas 3 akan meningkat menjadi Rp42.000, dari saat ini sebesar Rp25.500.

Iuran peserta atau mandiri kelas 2 akan meningkat menjadi Rp110.000 dari saat ini sebesar Rp51.000. Lalu, iuran peserta kelas 1 akan naik menjadi Rp160.000 dari saat ini sebesar Rp80.000 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2020.(OL-5)