Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
Ada modus yang ditemukan dengan cara memecah sumbangan besar dalam nominal- nominal kecil dengan waktu yang berdekatan.
Sesuai juknis, petugas PPDP diwajibkan mendatangi seluruh pemilih. Hal itu bertujuan memastikan data pemilih lebih akurat pada Pilkada 2020.
Bansos terkait covid-19 renan disalahgunakan oleh paslon untuk kampanye di Pilkada 2020.
HENTIKAN pelaporan kasus dugaan pemalsuan dokumen dukungan bapaslon Bagyo Wahyono-FX Supardjo, Bawaslu Kota Surakarta dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Bawaslu dan Pemkab Raja Ampat menggelar sosialisasi netralitas PNS dalam Pilkada 2020. Kabupaten Raja Ampat tahun ini menggelar Pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati.
Sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, apabila paslon terbukti melakukan politik uang, Bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah.
Saat ini petugas KPU sedang menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemungutan suara (PPS). Pengumuman daftar pemilih sementara (DPS) akan dilakukan pada 19-28 September
Komisioner KPU Viryan Aziz menjelaskan setiap informasi ketidakakuratan data pemilih hanya bisa dipastikan secara langsung berdasarkan data nama dan alamat pemilih.
Seharusnya penyelenggara pemilu melakukan pemuktahiran data pemilih bukan hanya saat pemilu berlangsung.
Politisasi agama diprediksi menjadi ancaman terbesar pada Pilkada serentak 2020.
Soal temuan nama-nama TMS oleh Bawaslu, kata Titi, masih bisa diperbaiki. Namun, KPU dan Bawaslu harus bekerja sama agar menghasilkan DPT yang valid, akurat, dan komprehensif.
Diharapkan semua pihak mencermati DPS dengan sebaik mungkin. Khususnya calon peserta pemilihan, partai politik, pengawas dan terkhusus pemilih.
Politisasi SARA masih jadi ancaman terbesar pada pelaksanaan pilkada 2020.
Temuan puluhan ribu pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) salah satu yang diserap KPU
KPU tidak bisa sembarangan langsung mempercayai Bawaslu. KPU butuh data konkret sebelum melakukan perbaikan.
Pada pemilu 2019, hanya ada empat kasus yang bisa sampai pada putusan pada pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dari sejumlah temuan yang diproses.
"Pidato politik yang cenderung mengarah kepada politik identitas berujung SARA. Pengalamannya (terjadi) di DKI dan Pemilu 2019."
Dengan adanya kenormalan baru akibat pandemi covid-19 akan mendorong terjadinya peningkatan aktivitas politik melalui media cetak, elektronik, dan penyiaran.
Pelaporan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan massif pilkada bisa dilakukan secara daring. Namun bukti pelanggaran tidak bisa secara daring.
Bawaslu Kabupaten Sleman mendapatkan 30 pemilih pemula yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Model A-KWK.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved