Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kedua lembaga itu akan bekerja sama mengawasi laporan dana kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.
"Kami akan melihat kepatuhan identitas peserta kemudian apakah ada rekening koran sebagai bukti penerimaan sumber dana kampanyenya," kata anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dalam keterangan resmi, Sabtu (22/8).
Fritz menegaskan pengawasan dana kampanye tidak hanya pada sumbangan berupa uang. Namun juga sumbangan barang dan jasa yang digunakan untuk berkampanye.
Baca juga: KPK Pelototi Rekam Jejak Calon Kepala Daerah
Bawaslu, kata Fritz, bakal melihat secara rinci akun bank untuk rekening khusus dana kampanye (RKDK). Saldo awal, sumber, dan transparansi bakal dipantau ketat Bawaslu dan PPATK.
"Bawaslu akan melihat kepatuhan pasangan calon apakah rekening khusus itu dilaporkan," ujar dia.
Fritz mengimbau peserta Pilkada transparan soal RKDK. Baik dalam pelaporan maupun pembukuan dana kampanye.
Selain Bawaslu pusat, terang Fritz, Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota juga akan terlibat. Mereka berperan mengecek sumbangan dana kampanye yang melebihi batas.
"Kemudian penelusuran terhadap penyumbang dana kampanye untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian identitas penyumbang,"tutur dia.
Fritz berharap peserta Pilkada dan Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak main mata. Sehingga proses pesta demokrasi betul-betul berlangsung jujur, adil, dan transparan. (OL-1)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
PPATK mencatat deposit pemain judi online sepanjang 2025 turun sekitar 30 persen dibanding 2024, meski terjadi pergeseran transaksi ke QRIS dan kripto.
PPATK mencatat deposit pemain judi online sepanjang 2025 turun sekitar 30 persen dibanding 2024, meski terjadi pergeseran transaksi ke QRIS dan kripto.
Selain penindakan hukum terhadap para pelaku, Polri juga bergerak memutus akses perjudian di dunia maya.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
MANTAN Kepala PPATK, Yunus Husein menegaskan bahwa uang rampasan tindak pidana korupsi dan sitaan negara oleh Kejaksaan Agung lewat Satgas PKH harus masuk kas negara.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved