Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Itu sejalan dengan aturan yang ada dalam Perppu 1/2020 yang menghendaki defisit APBN berada di level 5% selama 3 tahun berturut-turut.
SEKRETARIS Fraksi Partai Amanat Nasional yang juga anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Yohan mengingatkan pemerintah untuk memperhitungkan kemampuan pembayaran utang
Defisit anggaran melonjak dari proyeksi awal lantaran untuk mengantisipasi dampak pandemi covid-19.
Stimulus atau kebijakan yang sudah disampaikan kepada seluruh dunia usaha mengurangi dampak shock ccvid-19 yang sangat besar ini.
Pendapatan negara yang tumbuh 7,7% atau sekitar Rp375,9 triliun. Sementara belanja negara lebih besar yaitu sekitar Rp452,4 triliun atau sekitar 17,8% dari APBN.
"Saya telah berdiskusi dengan Menko Perekonomian, kita mau coba melihat proyek mana saja yang bisa didanai oleh sektor swasta, jadi tidak hanya oleh APBN," terang Luhut.
Djohermansyah menjelaskan, pembagian wewenang dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dan overbudgeting dalam pengalokasian anggaran.
"Ini Perppu rasa Omnibus Law Perpajakan," ujarnya dalam diskusi yang diadakan Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif mengenai legalitas Perppu Korona di Jakarta, pada Selasa (14/4)
Perekonomian global dan nasional tidak akan pulih dalam waktu singkat sehingga perlu dilakukan penghitungan yang cermat untuk menghadapi tahun-tahun mendatang.
PELEBARAN defisit anggaran dari 1,76% menjadi 5,07% dari PDB pada APBN 2020 hendaknya difokuskan pada kebijakan fiskal untuk mengerem laju kemiskinan.
Dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa APBN itu direncanakan oleh Presiden dan dibahas bersama dengan DPR.
Mulai dari penerbitan SUN domestik berdenominasi rupiah, hingga lebih bijak dalam menambah suplai dolar AS.
Pemerintah harus mampu mempercepat pencairan berbagai jenis belanja yang berkaitan langsung dengan penanganan dampak pandemi covid-19.
Pertama, adanya risiko dominasi kepemilikan asing pada surat utang pemerintah yang mencapai 35%-40%.
Pengalihan anggaran pilkada untuk penanganan virus korona tentu memengaruhi anggaran daerah yang sudah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, anggaran pilkada sebaiknya dari APBN.
Penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor, penyederhanaan lartas impor, dan percepatan layanan proses ekspor-impor melalui national logistic ecosystem dinilai tepat.
Pemerintah diperkenankan melebarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari semula hanya 3% menjadi di atas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Terkait ketersediaan bahan pangan, Luhut menegaskan pemerintah telah megatur sedemikian rupa dan menegaskan tak ada masalah.
"Jadi 2020, 2021, 2022. Setelah itu baru kembali pada 3%," ungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang kebijakan anggaran penanganan Covid-19 yang ada saat ini belumlah maksimal. Butuh anggaran yang lebih besar untuk serius menuntaskan wabah Covid-19.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved