Pemilihan Organisasi Penggerak Dinilai Pilih Kasih

GAGASAN memberi hibah agar masyarakat dengan organisasinya ikut berkiprah dalam mencapai target pencapaian mutu pendidikan patut dihargai. Akuntabilitas dan transparansi menjadi kunci kesuksesan program karena Bantuan Pemerintah (Banpem) yang salurkan dalam bentuk hibah ini dinilai sangat berpotensi disalahkelolakan oleh kedua belah pihak.

"Sebelum seleksi terbuka ini, Banpem sudah diberikan juga kepada ormas -ormas tertentu, namun lebih tertutup dan aroma politisnya tercium," kata penggiat pendidikan Nahdatul Ulama (NU) Circle Ahmad Rizali melalui keterangan tertulisnya kepada pers , Selasa (21/7). Itu dia sampaikan menanggapi pengumuman sebanyak 221 ormas Program Organisasi Penggerak (POP) yang diumumkan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Senin (20/7) yang dinyatakan lolos seleksi.

Menurut Rizali seleksi terbuka menyaratkan akuntabilitas administrasi yang cukup ketat dan dengan lingkup jenjang PAUD hingga SLTA dan 3 topik: Numerasi, Literasi dan Karakter.

Sesudah kelulusan administrasi, tim Ditjen GTK Kemendikbud mengunjungi para pelamar di seluruh Tanah Air, untuk memastikan kebenaran dokumen ormas POP

Kemendikbud dengan surat yang ditandatangani Dirjen GTK meluluskan ratusan ormas dari kualifikasi 'Gajah' yang diberikan hibah Rp10 - 20 miliar satu proposal, 'Macan' senilai Rp5 miliar dan 'Kijang' senilai maksimal Rp1 miliar untuk kebutuhan setahun.

Rizali mengaku kaget karena setelah menelaahnya dia menemukan organisasi yang sudah mapan seperti Tanoto dan Sampoerna Foundation juga melamar dan memperoleh dana Gajah.

"Adapun organisasi PIPP (Pendidik Indonesia Pelopor Perubahan) mitra Gernas Tastaka dari Bogor dan Yayasan Pendidikan berafiliasi Pondok Pesantren  Buntet  yang juga mitra Gernas Tastaka dalam melatih relawan TOT dalam pembelajaran matematika SD atau Numerasi justru tidak lulus. ungkap Ahmad Rizali.

Dalam pikiran awam dan orang luar, lanjut dia, dana APBN tidak pantas dihibahkan kepada organisasi yang didirikan dengan semangat membangun CSR, karena mereka akan memperoleh 'keringanan pajak' dari dana yang disisihkan oleh perusahaan induk dan jelas akan ikut membangun citra baik nama yang dicantumkan.

"Namun, pelamar tidak salah, karena ketiadaan aturan dari Kemendikbud. Tapi kenapa organisasi seperti PIPP dan sejenisnya yang seharusnya lebih pantas didukung dengan APBN, karena tumbuh dari akar rumput," tegasnya.

Terkait dugaan tersebut, Dirjen GTK Iwan Syahril menepis tudingan itu. "Kami telah menyusun penilaian proposal dan objektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejak awal melibatkan tim Itjen dan jika diperlukan kami akan libatkan KPK dalam pengawasannya. Ini komitmen kita bersama karena bantuan yang dialokasikan cukup besar sekitar Rp595 miliar," papar Iwan di Jakarta, Senin (20/7).

Iwan berharap POP berdampak pada puluhan ribu guru dan kepala sekolah dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih baik dengan target pelatihan guru. Untuk lebih dari 70.000 guru dan kepala sekolah serta lebih dari 12.000 sekolah. Target awal 50.000 guru dan kepala sekolah. Ketika dikawal semoga bisa terjadi efek lebih baik di ekosistem pendidikan.(H-1)