Berita Terbaru APBN Hari Ini

Belanja Penanganan Covid-19 Meningkat Jadi Rp2,73 Triliun

"Terjadi kenaikan belanja Rp124,5 triliun. Itu mencakup berbagai belanja pemulihan ekonomi dan penanganan covid-19 termasuk untuk daerah dan sektoral," ujar Sri Mulyani.

Jokowi: Perubahan Postur APBN Harus Dikalkulasi Cermat

"Saya ingin tekankan lagi agar perubahan postur APBN betul-betul dilakukan secara hati-hati dan transparan, akuntabel sehingga APBN 2020 bisa dijaga, bisa dipercaya dan tetap kredibel."

Karena Data Lemah, Perencanaan Keuangan Jadi Bias

APBN 2020 berubah jadi APBN-Perubahan 2020 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres). Kemudian APBN-P 2020 sempat diubah lagi strukturnya dalam satu minggu.

Legislator: KPK Harus Jeli Pantau Implementasi PP 23/2020

"Memang sudah seharusnya KPK aware sejak awal terhadap potensi munculnya tindak pidana khususnya korupsi terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional pascapandemi covid-19."

Hingga April 2020, Defisit APBN Capai Rp74,5 Triliun

Acuan postur APBN yang digunakan ialah pada Peraturan Presiden 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pengamat: Pemerintah harus Berikan Kompensasi Kepada PLN

Keringanan biaya listrik itu berlaku selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni 2020 dibutuhkan dana sekitar Rp3,5 triliun. Perpanjangan kebijakan membutuhkan biaya lebih besar lagi.

Refocusing Anggaran Penanganan Covid-19 Butuh Kepastian Hukum

Hal ini untuk membantu percepatan penanganan covid-19 oleh kepala daerah dan memberikan perlindungan berkepastian hukum kepada penyelenggara pemerintah daerah.

Pelebaran Defisit APBN 2020 Ujian Kredibilitas Pemerintah

"Menteri Keuangan menyampaikan bahwa defisit neraca keuangan dalam struktur APBN 2020 sebesar Rp1.028,5 triliun, atau setara 6,27% dari PDB." 

DPR Kaget dengan Pelebaran Defisit

Anggota Komisi XI Misbakhun mengaku kaget karena Menkeu mengumumkan pelebaran angka defisit langsung ke media ketimbang menyampaikannya terlebih dahulu kepada DPR.

Covid-19, Defisit APBN 2020 Diprakirakan Capai 6,27%

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit anggaran APBN 2020 yang dikatakan akan melebar hingga 6,27% dari PDB akibat pandemi covid-19 di Indonesia yang belum usai

Program Pemulihan Ekonomi Bergulir

Badan usaha milik negara (BUMN) mendapatkan suntikan dana hingga Rp152,15 triliun guna memastikan penugasan berjalan lancar.

​​​​​​​Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Rp491,55 Triliun

"Penggunaan anggaran dibagi ke dalam 4 kategori yakni belanja negara, pembiayaan, tambahan belanja kementerian lembaga dan sektoral serta dukungan untuk pemerintah daerah."

Menkeu Apresiasi DPR Sahkan Perppu 1/2020 dan Kebijakan Fiskal

Berbagai indikator yang disampaikan terkait pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, harga minyak, lifting minyak dan nilai tukar merupakan suatu bahan awal untuk dibahas dengan DPR.

Pemerintah Ajukan Pertumbuhan 2021 sebesar 4,5%-5%

Kemudian, lifting minyak mencapai 677-737 ribu barel per hari dan lifting gas bumi kisaran 1.085-1.173 ribu barel setara minyak per hari.

DPD Tindak Lanjuti Temuan BPK

Menurut dia, temuan BPK tersebut dapat menjadi pedoman dalam menggunakan anggaran negara sebaik dan secermat mungkin untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah-daerah.

DPR Terus Kawal Belanja Negara Untuk Penanganan Covid-19

APBN 2020 mengalami tekanan seiring penurunan pendapatan negara sebesar 10% akibat pelemahan ekonomi dan dukungan insentif perpajakan.

Pendapatan APBN Tumbuh 7,7%, Pajak Tumbuh Negatif 2,5%

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) telah mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,7%. Namun, pertumbuhan itu berbanding terbalik dengan penerimaan pajak yang mencatatkan angka negatif.

DPR Imbau Pemerintah Efektif dalam Pengelolaan Utang Negara

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terungkap kinerja pengelolaan utang negara oleh pemerintah pada 2018 hingga triwulan III 2019 belum maksimal.

Menkeu Segera Sampaikan Revisi Asumsi Makro dan Postur APBN 2020

“Mengenai perubahan tahun 2020 ini yang begitu cepat dan konstan, maka di sini disebut kualifikasi, perubahan asumsi makro yang kita pakai untuk penyusunan KEM-PPKF."

Penundaan DAU untuk Percepatan Refocussing Anggaran

Penundaan penyaluran sebagian DAU bulan Mei dimaksudkan untuk mendorong percepatan refocussing APBD untuk penanganan Covid 19 di daerah,

Rekonstruksi Manusia Utuh

Lebih dari Bahasa

No Tax for Knowledge Supaya Pers tak Mingkem

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia