Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PEMERINTAH berencana menerbitkan surat utang negara diaspora (diaspora bond) pada November mendatang. Nilai pemesenan diaspora bond dipatok mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 5 miliar.
Diaspora bond merupakan surat utang negara yang menargetkan kalangan diaspora atau warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri dan berdenominasi rupiah. Pemanfaatan diaspora sebagai sumber pembiayaan lain untuk APBN.
Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan, Deni Ridwan, menuturkan penerbitan diaspora bond awalnya dilakukan pada Agustus, bersamaan dengan momentum kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, pandemi covid-19 mengakibatkan rencana itu diundur selama tiga bulan.
Baca juga: Akibat Pandemi, Kerugian Negara Bisa Capai Rp 316 Triliun
"Target awal menerbitkan itu pada 2 Agutsus 2020. Cukup ambisius dan kita sadari itu. Tapi karena covid-19 dan ada pembatasan kegiatan fisik, persiapan teknis ada kendala. Kita melihat baru November dan seberapa cepat persiapan yang dilakukan," ujar Deni dalam konferensi pers virtual, Kamis (4/6).
Lebih lanjut, dia mengatakan diaspora bond sudah digaungkan Israel dan India. Kebijakan itu bertujuan menambah pemasukan negara dan hasilnya terbukti efektif. Deni mengakui Indonesia terlambat untuk meniru langkah tersebut. Akan tetapi, itu lebih baik daripada tidak dilakukan sama sekali.
Baca juga: Menkeu: New Normal Harus Seimbangkan Kesehatan dan Ekonomi
Nantinya, hasil penerbitan diaspora bond akan digunakan untuk mengisi anggaran kesehatan, jaring pengaman sosial dan bantuan ke sektor UMKM selama pandemi covid-19. Diaspora bond direncanakan memiliki tenor selama tiga tahun dan bunga tetap. Investor juga tidak dapat memperdagangkan diaspora bond.
"Ini sangat penting. Diharapkan partisipasi gotong royong lapisan masyarakat dalam negeri dan luar negeri, untuk mengatasi krisis yang dihadapi Indonesia," jelas Deni.
Target investor diaspora bond ialah diaspora WNI dan WNA. Kriteria diaspora WNA, yaitu mantan WNI, anak mantan WNI dan WNA yang memiliki orang tua WNI. Target investor sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017.
Baca juga: Tidak Biasa, Inflasi Mei Saat Ramadan Hanya 0,07%
Pemesan diaspora bond harus memiliki KMILN, memiliki rekening tabungan Indonesia, single investor identification di Indonesia dan rekening surat berharga Indonesia, yang pembuatannya dibantu mitra distribusi dan diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri. Adapun KMILN berlaku hingga dua tahun.
Saat ini, terdapat 14 perusahaan yang menjadi mitra distribusi piloting diaspora bond. Itu mencakup delapan bank, yakni BCA, Maybank, BRI, BNI, Bank CIMB Niaga, Panin Bank, Bank Mandiri dan BTN. Kemudian tiga perusahaan fintech, yakni Tanamduit, Bareksa dan Invisee. Berikut tiga sekuritas, yakni Bahana Sekuritas, Mandiri Sekuritas dan Trimegah Sekuritas Indonesia.(OL-11)
ARIZONA IndoFest 2025 yang digelar pada 23-25 Agustus mendatang di Amerika Serikat menjadi ajang pertemuan bagi diaspora Indonesia, pelaku industri kreatif, serta mitra lintas sektor.
KETUA Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Addin Jauharudin, melakukan kunjungan resmi ke Jepang untuk meluncurkan BUMA Ansor dan Ansor University.
Menjadi generasi sandwich bukan hal mudah, apalagi jika perjuangan dimulai sejak remaja. Namun, Bima Wicaksono membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir cerita.
Nathan Tjoe A On bukan satu-satunya pemain keturunan Indonesia yang saat ini berstatus tanpa klub.
Presiden Indonesian Diaspora Network (IDN), Sulistyawan Wibisono menambahkan bahwa diaspora Indonesia sangat berperan penting sebagai pahlawan devisa negara.
WAKIL Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq, mendorong pelajar untuk berani memilih untuk menjadi dispora atau melanjutkan sekolah ke luar negeri.
Pembentukan lembaga-lembaga baru oleh Presiden Prabowo Subianto sejatinya memang dibutuhkan dalam agenda pembangunan, namun seharusnya tidak membebani APBN
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved