Masyarakat Didorong Kritisi Anggaran

PENGAWASAN dan kontrol dari masyarakat menjadi kunci utama untuk menekan disharmoni program belanja antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kuncinya ada pada bagaimana pemerintah pusat dan daerah memiliki pandangan dan strategi yang sama. Di situ peran masyarakat akan menjadi penting. Sekarang kan relatif tidak berperan. Peran masyarakat baru di pemilu saja, belum pada sistem perekonomian,” ujar Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah ketika dihubungi, kemarin.

Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan banyak terjadi penggunaan anggaran belanja yang tidak sinkron antara kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah sehingga capaian kinerja tidak bisa optimal. Selain itu, ditemukan tumpang-tindih program di antara kementerian/ lembaga.

Piter mengatakan banyak kebijakan yang lahir di daerah, tapi bukan berdasarkan keinginan dan kehendak masyarakat. Justru kebijakan yang muncul acap kali sekadar langkah-langkah populis dan politis. “Sehingga tujuan pembangunan yang ditentukan pusat acap kali tidak terlaksana di daerah,” tandasnya.

Karena itu, Piter meminta pemerintah pusat dan daerah duduk bersama untuk menyamakan pandangan, terutama dalam kebijakan anggaran. Bila harmonisasi itu tidak dibangun, permasalahan sinkronisasi akan terus terjadi.

“Kalau disebut tidak sinkron, yang jelas itu hal yang wajar karena daerah itu punya arahnya sendiri, punya target dan program sendiri, yang belum tentu sama dengan pemerintah pusat. Jadi, tidak sinkron itu wajar dengan sistem politik kita saat ini,” ujar Piter.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Nusa Tenggara Timur Zakarias Moruk menyebutkan pihaknya tetap melakukan penyesuaian penggunaan anggaran belanja dengan pemerintah pusat.

“Prinsipnya kita di daerah sangat konsisten dengan ketentuan dan regulasi yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga,” jelasnya, kemarin. (Mir/PO/X-10)