Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
PEMERINTAH memperkirakan defisit anggaran melebar menjadi 6,34% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp1.039,2 triliun pada Rancangan APBN-Perubahan 2020. Adapun asumsi sebelumnya 5,07% PDB atau Rp852,9 triliun.
Sehingga, pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2020.
"Perpres 54/2020 akan direvisi dengan defisit yang meningkat dari Rp852,9 triliun atau 5,07% dari PDB meningkat menjadi Rp1.039,2 triliun atau menjadi 6,34% dari PDB," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers usai rapat terbatas kabinet, Rabu (3/6).
Baca juga: Demi Keselamatan dan Kesehatan Rakyat, Batas Defisit 3% Dijebol
Dengan revisi perpres, pemerintah memproyeksikan penurunan pendapatan negara menjadi Rp1.699,1 triliun dari Rp1.760,9 triliun. Dalam pagu pendapatan negara, penerimaan perpajakan diproyeksikan menurun menjadi Rp1.404,5 triliun dari Rp1.462,6 triliun.
Baca juga: Belanja Penanganan Covid-19 Meningkat Jadi Rp2,73 Triliun
Di sisi lain, pemerintah harus meningkatkan belanja negara menjadi Rp2.738,4 triliun dari Rp2.613,8 trilun, untuk menangani pandemi virus korona atau covid-19 dan memulihkan kegiatan ekonomi.
Baca juga: Perpu I/2020 Digugat, Ini Tanggapan Kemenkeu
Berdasarkan perhitungan baru anggaran penanganan covid-19, jelas Sri Mulyani, pemerintah membutuhkan Rp677,2 triliun termasuk untuk program pemulihan ekonomi (PEN), bantuan sosial, restrukturisasi kredit, dan lainnya.
"Belanja negara untuk menampung berbagai program pemulihan dan penanganan covid-19 akan meningkat dari Rp2.613,8 triliun menjadi Rp2.738,4 triliun atau terjadi kenaikan Rp124,5 triliun. Itu mencakup berbagai belanja pemulihan ekonomi dan penanganan covid-19 termasuk untuk daerah dan sektoral," jelasnya.
Baca juga:
Dengan perubahan postur instrumen fiskal tersebut, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2020 masih mencapai 2,3%. Namun terdapat skenario jika tekanan ekonomi terus terjadi, pertumbuhan ekonomi domestik bisa terkontraksi jaug lebih dalam dibanding kuartal I 2020 yang hanya tumbuh 2,97% (yoy).
"Untuk prediksi pertumbuhan 2020, pemerintah menggunakan tetap baseline antara 2,3% hingga -0,4%, namun dari sisi kuartal, kemungkinan kuartal II akan lebih berat," ujar Sri Mulyani.
Terkait sumber dana untuk menambal defisit tersebut, imbuh Sri, pemerintah akan menggunakan berbagai pendanaan yang memiliki risiko terkecil dan biaya paling rendah.
Antara lain menggunakan sumber internal pemerintah, seperti penggunaan saldo anggaran lebih pemerintah, dana abadi yang dimiliki untuk bidang kesehatan dan Badan Layanan Umum (BLU), dan penarikan pinjaman program dengan bunga rendah.
"Kita juga akan melakukan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di domestik dan global dan dukungan Bank Indonesia (BI) melalui kebijakan moneter seperti penurunan giro wajib minimun dan BI sebagai stand bybuyer dalam pasar perdana. Serta dari sisi dukungan BI untuk berbagai program yang melibatkan pembiayaan below the line," ujarnya. (X-15)
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Ketidakpastian dunia saat ini disebut bakal bersifat permanen dan mengubah tatanan global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
Situasi global yang masih dan kian tak menentu patut diwaspadai. Perkembangan dari ekonomi dunia dan konflik Timur Tengah Iran vs Israel dinilai dapat memberi dampak ke perekonomian Indonesia.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyatakan bahwa gaji ke-13 bagi ASN bisa mendorong konsumsi rumah tangga meskipun terbatas.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Dengan kondisi yang ada, pemerintah harus lebih prudent dalam mengelola fiskal dan menerapkan prinsip spending better.
APBN per Mei 2025 tercatat mengalami defisit Rp21 triliun, atau 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Bendahara Negara menilai kehadiran satuan tugas OPN akan berdampak positif bagi penerimaan negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved