Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PEMERINTAH memperkirakan defisit anggaran melebar menjadi 6,34% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp1.039,2 triliun pada Rancangan APBN-Perubahan 2020. Adapun asumsi sebelumnya 5,07% PDB atau Rp852,9 triliun.
Sehingga, pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2020.
"Perpres 54/2020 akan direvisi dengan defisit yang meningkat dari Rp852,9 triliun atau 5,07% dari PDB meningkat menjadi Rp1.039,2 triliun atau menjadi 6,34% dari PDB," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers usai rapat terbatas kabinet, Rabu (3/6).
Baca juga: Demi Keselamatan dan Kesehatan Rakyat, Batas Defisit 3% Dijebol
Dengan revisi perpres, pemerintah memproyeksikan penurunan pendapatan negara menjadi Rp1.699,1 triliun dari Rp1.760,9 triliun. Dalam pagu pendapatan negara, penerimaan perpajakan diproyeksikan menurun menjadi Rp1.404,5 triliun dari Rp1.462,6 triliun.
Baca juga: Belanja Penanganan Covid-19 Meningkat Jadi Rp2,73 Triliun
Di sisi lain, pemerintah harus meningkatkan belanja negara menjadi Rp2.738,4 triliun dari Rp2.613,8 trilun, untuk menangani pandemi virus korona atau covid-19 dan memulihkan kegiatan ekonomi.
Baca juga: Perpu I/2020 Digugat, Ini Tanggapan Kemenkeu
Berdasarkan perhitungan baru anggaran penanganan covid-19, jelas Sri Mulyani, pemerintah membutuhkan Rp677,2 triliun termasuk untuk program pemulihan ekonomi (PEN), bantuan sosial, restrukturisasi kredit, dan lainnya.
"Belanja negara untuk menampung berbagai program pemulihan dan penanganan covid-19 akan meningkat dari Rp2.613,8 triliun menjadi Rp2.738,4 triliun atau terjadi kenaikan Rp124,5 triliun. Itu mencakup berbagai belanja pemulihan ekonomi dan penanganan covid-19 termasuk untuk daerah dan sektoral," jelasnya.
Baca juga:
Dengan perubahan postur instrumen fiskal tersebut, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2020 masih mencapai 2,3%. Namun terdapat skenario jika tekanan ekonomi terus terjadi, pertumbuhan ekonomi domestik bisa terkontraksi jaug lebih dalam dibanding kuartal I 2020 yang hanya tumbuh 2,97% (yoy).
"Untuk prediksi pertumbuhan 2020, pemerintah menggunakan tetap baseline antara 2,3% hingga -0,4%, namun dari sisi kuartal, kemungkinan kuartal II akan lebih berat," ujar Sri Mulyani.
Terkait sumber dana untuk menambal defisit tersebut, imbuh Sri, pemerintah akan menggunakan berbagai pendanaan yang memiliki risiko terkecil dan biaya paling rendah.
Antara lain menggunakan sumber internal pemerintah, seperti penggunaan saldo anggaran lebih pemerintah, dana abadi yang dimiliki untuk bidang kesehatan dan Badan Layanan Umum (BLU), dan penarikan pinjaman program dengan bunga rendah.
"Kita juga akan melakukan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di domestik dan global dan dukungan Bank Indonesia (BI) melalui kebijakan moneter seperti penurunan giro wajib minimun dan BI sebagai stand bybuyer dalam pasar perdana. Serta dari sisi dukungan BI untuk berbagai program yang melibatkan pembiayaan below the line," ujarnya. (X-15)
PEMERINTAH menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026.
ANGGARAN kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026 dialokasikan sebesar Rp244 triliun.
Koalisi Barisan Guru Indonesia (Kobar Guru Indonesia) mengkritisi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang kebijakan anggaran pendidikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ekonomi syariah bisa menginfiltrasi program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya penambahan anggaran yang signifikan untuk Program Sekolah Rakyat pada tahun 2026.
Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang asing Australian Dollar (AUD) (Kangaroo Bond) sebesar AU$ 800 Juta.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menegaskan bahwa pembahasan anggaran pendidikan tidak bisa hanya sebatas pada penyelenggaraan sekolah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved