Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH memperkirakan defisit anggaran melebar menjadi 6,34% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp1.039,2 triliun pada Rancangan APBN-Perubahan 2020. Adapun asumsi sebelumnya 5,07% PDB atau Rp852,9 triliun.
Sehingga, pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2020.
"Perpres 54/2020 akan direvisi dengan defisit yang meningkat dari Rp852,9 triliun atau 5,07% dari PDB meningkat menjadi Rp1.039,2 triliun atau menjadi 6,34% dari PDB," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers usai rapat terbatas kabinet, Rabu (3/6).
Baca juga: Demi Keselamatan dan Kesehatan Rakyat, Batas Defisit 3% Dijebol
Dengan revisi perpres, pemerintah memproyeksikan penurunan pendapatan negara menjadi Rp1.699,1 triliun dari Rp1.760,9 triliun. Dalam pagu pendapatan negara, penerimaan perpajakan diproyeksikan menurun menjadi Rp1.404,5 triliun dari Rp1.462,6 triliun.
Baca juga: Belanja Penanganan Covid-19 Meningkat Jadi Rp2,73 Triliun
Di sisi lain, pemerintah harus meningkatkan belanja negara menjadi Rp2.738,4 triliun dari Rp2.613,8 trilun, untuk menangani pandemi virus korona atau covid-19 dan memulihkan kegiatan ekonomi.
Baca juga: Perpu I/2020 Digugat, Ini Tanggapan Kemenkeu
Berdasarkan perhitungan baru anggaran penanganan covid-19, jelas Sri Mulyani, pemerintah membutuhkan Rp677,2 triliun termasuk untuk program pemulihan ekonomi (PEN), bantuan sosial, restrukturisasi kredit, dan lainnya.
"Belanja negara untuk menampung berbagai program pemulihan dan penanganan covid-19 akan meningkat dari Rp2.613,8 triliun menjadi Rp2.738,4 triliun atau terjadi kenaikan Rp124,5 triliun. Itu mencakup berbagai belanja pemulihan ekonomi dan penanganan covid-19 termasuk untuk daerah dan sektoral," jelasnya.
Baca juga:
Dengan perubahan postur instrumen fiskal tersebut, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2020 masih mencapai 2,3%. Namun terdapat skenario jika tekanan ekonomi terus terjadi, pertumbuhan ekonomi domestik bisa terkontraksi jaug lebih dalam dibanding kuartal I 2020 yang hanya tumbuh 2,97% (yoy).
"Untuk prediksi pertumbuhan 2020, pemerintah menggunakan tetap baseline antara 2,3% hingga -0,4%, namun dari sisi kuartal, kemungkinan kuartal II akan lebih berat," ujar Sri Mulyani.
Terkait sumber dana untuk menambal defisit tersebut, imbuh Sri, pemerintah akan menggunakan berbagai pendanaan yang memiliki risiko terkecil dan biaya paling rendah.
Antara lain menggunakan sumber internal pemerintah, seperti penggunaan saldo anggaran lebih pemerintah, dana abadi yang dimiliki untuk bidang kesehatan dan Badan Layanan Umum (BLU), dan penarikan pinjaman program dengan bunga rendah.
"Kita juga akan melakukan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di domestik dan global dan dukungan Bank Indonesia (BI) melalui kebijakan moneter seperti penurunan giro wajib minimun dan BI sebagai stand bybuyer dalam pasar perdana. Serta dari sisi dukungan BI untuk berbagai program yang melibatkan pembiayaan below the line," ujarnya. (X-15)
Sri Mulyani dikenal luas sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik Indonesia dengan masa jabatan terlama, sekaligus sosok perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut.
Posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan berakhir pada 8 September 2025 setelah reshuffle Presiden Prabowo. Kepergiannya diwarnai kontroversi. Simak rangkuman isu yang mengemuka.
Blavatnik School of Government (BSG) Oxford menjadi sorotan. Kenali misi BSG, program prestisius Distinguished Public Service Fellow, serta deretan tokoh global yang pernah mengajar.
Sri Mulyani Indrawati resmi bergabung sebagai pengajar dalam program World Leaders Fellowship 2026 di Blavatnik School of Government, University of Oxford. Ini Profilnya.
Purbaya sudah membuka penyelewengan. Kini, menjadi tugas penegak hukum menindaklanjuti. Maukah mereka?
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memotong anggaran transfer ke daerah (TKD) dan dinilai lebih baik dari Sri Mulyani
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved