Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan BBM subsidi masih mencukupi. Dia menyebut dompet negara masih cukup tebal untuk menanggung subsidi kendati terjadi gejolak harga minyak dunia.
"Kita masih aman, masih kuat. Ini kan baru beberapa hari naiknya. Kita kan subsidinya setahun penuh. Rata-rata setahun US$70 (per barel) asumsi kita. Ini kan baru beberapa hari saja. Jadi belum cukup untuk mengubah anggaran kita. Jadi kita masih bisa absorb," ujarnya kepada pewarta di Istana Kepresidenan, Selasa (10/3).
Purbaya menuturkan, pergerakan harga minyak dunia jauh lebih cepat dibanding harga saham. Karenanya, pemerintah tak serta merta reaktif menanggapi pergerakan harga minyak dunia.
Pengambil keputusan disebut masih akan terus memonitor perkembangan dan menghitung potensi kenaikan harga minyak dunia terhadap pos belanja negara.
"Jadi menetapkan respons APBN itu lebih hati-hati dibanding dengan merespons gerakan saham," kata Purbaya.
"Jadi kita pastikan seperti apa gerakannya. Setelah pasti, baru kita ajak semuanya. Sekarang ini berubah-rubah kan. US$120 (per barel) yang kemarin tinggi, sekarang US$90 (barel) Kalau turun lagi gimana? Kan berubah terus. Jadi kita nanti tebak arahnya yang sebetulnya seperti apa," lanjutnya.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM subsidi tak akan mengalami kenaikan harga meski harga minyak dunia sempat melambung.
"Jadi negara hadir untuk memastikan bahwa sekalipun ada kenaikan harga minyak mentah dunia, tapi untuk subsidi tetap sama, tidak ada kenaikan harga, untuk minyak subsidi ya," terangnya.
Dinamika pergerakan harga minyak dunia itu, kata Bahlil, akan amat terasa dampaknya pada sisi anggaran negara. Kendati menkeu telah memastikan kondisi fiskal masih cukuo kuat, pemerintah juga terus mencari sumber-sumber energi lain.
"Kita sedang memitigasi bahwa kita harus juga mencari sumber-sumber energi lain selain energi fosil termasuk energi nabati," tutur Bahlil.
Menyoal adanya panic buying BBM di sejumlah daerah. Bahlil menilai itu merupakan tindakan yang tak perlu. Sebab, sedianya kecukupan BBM amat memadai.
"Tidak perlu ada panic buying karena memang stok BBM kita cukup. Jadi yang dimaksud dengan 21 hari sampai 25 hari itu adalah storage kita. Tapi itu kan dia pergi dan datang lagi, industri kita jalan terus, dan impor kita gak ada masalah. Apalagi di Timur Tengah itu kita cuma impor crude minyak mentahnya, sementara minyak jadinya kita impor dari negara Asia Tenggara dan produksi dalam negeri. Jadi harusnya tidak perlu ada sampai begitu ya," pungkas Bahlil. (E-4)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan harga BBM tak akan naik hingga akhir 2026 meski minyak dunia tembus US$100. Simak jaminan kekuatan APBN di sini.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan restrukturisasi utang Whoosh rampung. Keputusan final kini ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Cek selengkapnya!
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan, pengendalian nilai tukar rupiah dari dolar Amerika Serikat masih dapat dilakukan dengan baik.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap realisasi THR ASN 2026 baru Rp11 T dari total Rp55 T. Simak penyebab keterlambatan dan rincian komponen THR 100%.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah membuka kemungkinan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) apabila harga minyak dunia melonjak.
Ketegangan di Selat Hormuz dorong harga minyak dunia naik. Studi FEB UI menyebut BUMN Indonesia menghadapi tekanan besar, terutama di sektor energi dan transportasi.
Lonjakan harga minyak dunia dorong kenaikan BBM. Ekonom nilai langkah ini penting untuk jaga stabilitas APBN.
Presiden menjelaskan kebutuhan untuk efisiensi itu melihat skor ICOR Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan harga BBM tak akan naik hingga akhir 2026 meski minyak dunia tembus US$100. Simak jaminan kekuatan APBN di sini.
Ia menegaskan pemerintah akan tetap memprioritaskan belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran.
PARTAI amanat Nasional atau PAN dan Golar merespons wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR serta menekankan evaluasi APBN
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved