Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah untuk merealokasi anggaran belanja sejumlah program untuk menghadapi tekanan tingginya harga minyak akibat konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Menurut Bhima, opsi tersebut menjadi jalan yang lebih baik alih-alih menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk mengurangi tekanan fiskal.
“Jangan menaikkan harga BBM, masyarakat belum siap. Sebaiknya segera lakukan realokasi anggaran,” kata Bhima saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin (9/3).
Jika harga minyak menembus angka 120 dolar AS per barel, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan bisa melebar hingga 3,6% terhadap produk domestik bruto (PDB) akibat beban tambahan Rp340 triliun.
Bila konflik berlanjut lebih dari satu bulan dan pemerintah tidak menambah subsidi energi serta kompensasi ke PT Pertamina (Persero), kata Bhima, maka kenaikan harga BBM menjadi opsi berikutnya.
Sementara, bila BBM naik, inflasi pangan berpotensi melambung dan menurunkan konsumsi kelas menengah ke bawah.
Dengan ruang fiskal yang terbatas, Bhima menyarankan agar pemerintah menyesuaikan belanja tiga program, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan food estate.
Khusus terkait MBG, menurut Bhima, sorotan dari lembaga pemeringkat global Fitch Ratings dan Moody’s Investors Service (Moody’s) bisa menjadi justifikasi untuk memangkas anggaran program tersebut.
Di sisi lain, Bhima berpendapat pemerintah perlu segera membahas penyesuaian APBN dengan DPR. Hal ini untuk meredam dampak volatilitas harga minyak terhadap ruang fiskal.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi waktu satu bulan untuk mengevaluasi potensi penyesuaian APBN.
Untuk sejauh ini, Purbaya berpendapat rerata perkembangan harga minyak masih di bawah kapasitas maksimal APBN.
Dia juga belum berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah kenaikan harga minyak dunia. Menurutnya, anggaran fiskal masih cukup untuk menampung gejolak saat ini. (Ant/P-3)
Ketegangan di Selat Hormuz dorong harga minyak dunia naik. Studi FEB UI menyebut BUMN Indonesia menghadapi tekanan besar, terutama di sektor energi dan transportasi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah belum akan membatasi subsidi bahan bakar minyak atau BBM dan menjamin ketersediaan stok tetap aman di tengah gejolak harga minyak dunia
Lonjakan harga minyak dunia dorong kenaikan BBM. Ekonom nilai langkah ini penting untuk jaga stabilitas APBN.
Presiden Trump kirim sinyal baur: klaim misi militer di Iran hampir usai namun tambah 2.500 pasukan. Ketidakpastian ini picu gejolak harga minyak dan pasar saham.
Larry Fink mengungkap potensi resesi hebat akibat krisis energi dan ancaman Iran. Ia juga bicara soal nasib ijazah kuliah di tengah ledakan AI.
Presiden AS Donald Trump menyebut Iran memberikan 'hadiah' signifikan terkait aliran minyak di Selat Hormuz. Apakah ini sinyal berakhirnya perang?
batalnya kebijakan tarif dagang Presiden AS Donald Trump kabar positif bagi Indonesia. Sebelumnya Mahkamah Agung AS memnbatalkan tarif dagang Trump
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal IV 2025 tidak akan mencapai seperti yang ditargetkan pemerintah yakni di angka 5,4-5,6%.
Berdasarkan hasil studi Celios, bencana ekologis di Sumatra periode November 2025 diproyeksi telah mengakibatkan kerugian ekonomi Rp68,67 triliun.
Dalam konteks kemitraan strategis itulah, Bhima sependapat, hubungan antara Danantara dan pelaku industri tidak sebagai transaksi bisnis semata.
Pada 2018, sebanyak 75% pekerja tidak memiliki Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Angka tersebut sempat anjlok menjadi 37% pada 2024 pascaditerbitkan UU No 6/2023 tentang Cipta Kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved