Karena Data Lemah, Perencanaan Keuangan Jadi Bias

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sudah dua kali mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 selama pandemi Covid-19 ini. APBN 2020 berubah jadi APBN-Perubahan 2020 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres). Kemudian APBN-P 2020 sempat diubah lagi strukturnya dalam satu minggu. Ini semua lantaran lemahnya data, sehingga perencanaan keuangan jadi bias.

“Saya lihat mengapa semua ini bisa terjadi, karena ada ketidakakuratan informasi dari beberapa kementerian tentang kondisi terkini dalam menghadapi pandemi corona ini. Laporan keuangan yang dirancang Menkeu akhirnya jadi bias,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir saat dimintai komentarnya oleh Parlementaria soal APBN-P 2020, Rabu (27/5/2020) via Whatsapp.

Menurut politisi PAN itu, jika Menkeu mendapat laporan cukup detail dari semua kementerian tentu tidak perlu mengubah rancangan APBN secepat ini. Bahkan, dalam mengalokasikan dana bantuan social, konon data tahun 2014 lalu yang digunakan. Di sinilah kelemahan data itu dan membuat perencanaan sering kali meleset.

Dikatakan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini, mungkin tidak semua kesalahan ditimpakan kepada Menkeu, karena ia hanya merangkum seluruh kegiatan dan rencana kerja setiap kementerian/lembaga dalam bentuk belanja negara. "Big data masih perlu terus diperbaiki, sehingga suatu saat nanti kita bisa dengan akurat membuat perencanaan berbasiskan data yang presisi dan uptodate," harapnya.

Menkeu, ditambahkan Hafisz, sebetulnya sudah bekerja dengan baik. Begitu juga Presiden Jokowi telah melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya dengan baik. Namun, mereka tidak cukup didukung data dan informasi yang baik dan akurat dari tim kerjanya. "Selaku mitra kerja di Komisi XI, saya terus mendukung upaya-upaya Pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia akibat wabah Corona," tutur Hafisz.

Ia menyarankan Pemerintah memperbaiki data dan informasi, sehingga APBN-P 2020 dapat didesain tepat sasaran dan terarah sesuai target. Perencanaan pembangunan nasional merupakan titik awal yang harus dimulai dengan perbaikan data dan informasi yang akurat. Jerman, Hafisz mencontohkan, adalah negara yang cukup berhasil menghadapi Corona. Jerman mampu mendesain perencanaan pembangunan nasionalnya dengan cepat.

Legislator dapil Sumatera Selatan I itu juga melihat kerja sama antara Kemenkeu dengan BI dan OJK cukup baik. "Saya menduga terjadi ketidakharmonisan informasi dan data yang kurang akurat. Kemudian data ini masuk ke Bappenas dibuat sebagai rencana pembangunan nasional. Di sinilah Menkeu mengartikulasikan laporan yang kurang akurat itu dalam bentuk Penerimaan dan Belanja Negara," urainya.

Jika sumber data tidak akurat, sambung Hafisz, maka hasilnya pun tidak akurat pula. “Wajar saja target-target ekonomi tidak tercapai dalam beberapa tahun terakhir ini. Saran saya, sebelum merilis APBN, sebaiknya dilakukan analisa dan sintesa dahulu ke publik layaknya uji kelayakan. Uji kelayakan ini sepatutnya dilakukan secara intens dan detail pada komisi-komisi terkait di DPR. Hasil sintesa pun dapat dipastikan akan mendekati sasaran dan target yang diinginkan pemerintah," tutup Hafisz. (RO/OL-10)