Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja secara maksimal dalam menghadapi masa pandemi covid-19.
Pasalnya, selain mengganggu sektor kesehatan, sektor ekonomi juga terdampak akibat pandemi.
"Keuangan negara mengalami tekanan luar biasa berat. Kalau anda semua adalah keluarga keuangan negara, saya berharap anda semua memiliki solidaritas rasa bahwa yang sedang kita kelola saat ini tekanannya luar biasa besar," ungkap Sri Mulyani dalam acara Townhall Meeting Kemenkeu 2020, Jumat (19/6).
Sri Mulyani menyampaikan, pandemi covid-19 menyebabkan pengeluaran belanja negara hampir menyentuh angka Rp700 triliun. Sementara itu, penerimaan pajak juga mengalami penurunan dan menyebabkan anggaran belanja naik tapi penerimaan turun.
Selain itu, defisit APBN juga diperkirakan akan naik dari yang diprediksi 1,76% sekarang kemungkinan besar akan berada di atas 6% dari PDB.
"Artinya kita butuh kinerja yang semakin keras, makin cerdas dan makin antisipatif untuk menjaga agar keuangan negara yang dalam kondisi tekanan yang berat tidak menjadi suatu tambahan masalah," sambungnya.
Baca juga: Semester II Jadi Penentu Pertumbuhan Ekonomi
Meskipun di tengah kondisi tekanan yang cukup dalam, Sri Mulyani menyebut Kemenkeu harus tetap mengelola keuangan dengan baik dan melakukan upaya penyehatan ke depannya.
"Itulah tugas kita dimana pun anda berada dimana pun fungsi anda. Anda harus ikut merasakan bahwa saat ini instrumen keuangan yaitu keuangan negara sedang menjalani suatu tugas luar biasa berat," pungkas Sri Mulyani. (A-2)
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara tentang pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk pemberian bantuan sosial
DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sanggup menganggarkan bantuan sosial tahapan berikutnya
Dalam pelaksanaan distribusi bansos, Anies menerangkan kronologi apa saja yang dilakukan pihaknya dengan pemerintah pusat.
Kamis (6/5), Sri Mulyani menyebut Anies lepas tanggung jawab memberikan bansos kepada 1,1 juta KK di DKI Jakarta.
Ketua DPD DKI Partai Gerindra itu mencium aroma politik yang kental dalam kritik yang dilontarkan Menkeu Sri Mulyani.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Mahendra menyebut pihaknya tidak membuka akses KUAPPAS 2020 lantaran hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menegaskan akam menghapus anggaran-anggaran tidak penting dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.
Chaidir menampik jika pengunduran diri Edy karena ditekan oleh pihak tertentu. Pasalnya Dinas Pariwisata sempat membuat kehebohan terkait anggaran Rp5 miliar untuk membayar influencer.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved