Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI VII DPR setujui pagu indikatif Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2021 sebesar Rp66,673 triliun. Komisi VIII juga menyetujui permohonan penambahan anggaran Kemenag dalam RAPBN 2021 sebesar Rp3,836 triliun.
Namun, Komisi VII memberikan catatan bahwa harus ada pembahasan lebih lanjut mengenai RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Kemenag yang dianggap belum detail dan maksimal.
RKP yang disusun oleh Kemenag dinilai masih belum menjabarkan dengan detail dan jelas setiap program yang akan dijalankan. Terutama terkait program yang bersentuhan dengan dampak pandemi covid-19.
"Dengan catatan Komisi VIII RI belum menyetujui kegiatan prioritas RKP Kemenag tahun 2021 dan akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai alokasi anggaran kegiatan prioritas RKP dalam waktu yang akan ditentukan kemudian," ujar Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, dalam rapat kerja dengan Menteri Agama, Fachrul Razi, di gedung DPR, Jakarta, Jumat, (26/6).
Baca juga : Komisi VII Minta Menristek Optimalkan Penyerapan APBN 2020
Menteri Agama, Fachrul Razi, mengatakan Kemenag mengapresiasi setiap masukan yang diberikan oleh Komisi VIII. Ia mengatakan akan melakukan perbaikan berdasarkan masukan yang diberikan.
"Kami berterima kasih dan akan melakukan perbaikan pada hal-hal yang diberi masukan dengan sebaik mungkin," ujar Fachrul.
Sebelumnya pada rapat yang dilakukan Kamis, (25/6), Komisi VIII menolak menyetujui permohonan penambahan anggaran Kemenag pada 2021. Hal itu karena Kemenag dianggap kurang fokus terhadap penanganan covid-19. Selain itu, Kemenag juga dianggap hanya sebatas menyalin detail dari anggaran tahun lalu. (OL-2)
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) dan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) mengampanyekan pentingnya pencatatan pernikahan kepada masyarakat.
KPK memanggil saksi lain sebelum memeriksa tersangka kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) sebelum memeriksa Yaqut Cholil Qoumas.
Dana sosial keagamaan tidak hanya terbatas pada zakat, infak, sedekah, dan wakaf, tetapi juga mencakup sumber-sumber lainnya.
KPK didesak mengusut tuntas aliran dana dugaan korupsi kuota haji Kemenag 2023–2024 yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp1 triliun.
Angka ini melampaui target yang ditetapkan Bappenas, yaitu 1,3 juta pegawai.
Kemenag telah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) PMBM sebagai acuan pelaksanaan seleksi di seluruh madrasah.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bonus atlet SEA Games Thailand senilai Rp480 miliar bersumber dari APBN, bukan uang pribadi Presiden. Peraih emas terima Rp1 miliar.
DEFISIT fiskal Indonesia pada 2025 tercatat melebar melampaui target pemerintah, seiring percepatan belanja negara di penghujung tahun dan lemahnya kinerja penerimaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved